Penerimaan pajak sampai dengan akhir Mei 2016 mencapai Rp 364,1 triliun, atau setara 26,8% dari target Rp 1.360,2 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK), mengakui setoran pajak ke negara saat ini masih lemah. Karena itu diharapkan program pengampunan pajak alias tax amnesty dapat terlaksana bulan depan.

"Kita berharap dapat selesai lah setidak-tidaknya pada Juni ini. Mudah-mudahan bisa selesai secepatnya (dibahas dengan DPR)," ujar JK di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (17/6/2016).

JK mengatakan, jika penerimaan negara dari setoran pajak menurun, maka mau tidak mau anggaran belanja pun juga harus dikurangi.

"Apabila penerimaan tidak terpenuhi maka otomatis pengeluarannya juga harus diturunkan. Itu kan anggaran memang selalu begitu. Jadi aspek penerimaan di sebelah kanan, di sebelah kirinya pengeluarannya, ya kalau kirinya kurang masuk ya kanannya harus dikurangi pengeluarannya," terangnya.

Walau demikian, JK mengatakan, Pemerintah tetap berusaha untuk tidak memotong anggaran belanja terlalu banyak. Apalagi untuk program-program yang menjadi prioritas Pemerintah.

"Kita mengupayakan pada tahap pertama yang prioritas tidak dikurangi. Prioritas itu infrastruktur dan tentu kewajiban-kewajiban pokok, seperti gaji pegawai, kesehatan tidak dikurangi. Yang dikurangi ialah, seperti tadi, biaya perjalanan, seminar, peninjauan, apapun seperti itu yang memang kalau belum cukup belanja barang harus diturunkan. Seperti itu," ujarnya.