Anggota DPR Fraksi Gerindra, Heri Gunawan, apresiasi siasat pemerintah membina Komite Konsolidasi Industri (KKI). Akan tetapi, perlu diawasi agar kinerjanya tidak percuma. Menurut Heri, industri Indonesia perlu dikelola secara profesional sehingga kinerja KKI dalam mensinergiskan BUMN sepenuhnya diawasi, sebab menentukan kesuksesan visi maritim pemerintah. “BUMN industri strategis itu dikelola secara profesional, efektif, dan efisien. Saya apresiasi pemerintah bentuk KKI. Akan tetapi, perlu diberi beberapa memo”, ucap Heri ketika ditemui di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu 10 Februari 2016.

“BUMN industri strategis pertahanan, serta industri berat dan perkapalan. Indonesia akan diperhitungkan, baik di tingkat regional maupun global, dan menjunjung visi (poros) maritim kita”, tambahnya. Dengan demikian, Heri mengevaluasi perlunya pengawasan terhadap kinerja KKI, sehingga ada beberapa memo yang harus dilaksanakan KKI dan didengar pemerintah. Adapun memo yang pertama itu adalah KKI wajib mensinergikan perusahaan BUMN terkait industri strategis. Yakni, PT. Dirgantara Indonesia, PT. PAL, PT. Pindad, dan Perusahaan terkait lainnya. Hal itu bertujuan untuk memaksimalkan APBN dan menerima tenaga kerja di masyarakat. Dampaknya, perekonomian Indonesia akan berkembang pesat.

Yang kedua, kinerja KKI harus berdasarkan konstitusi. Itu sebagaimana terkandung dalam UU No.23 tahun 2002 tentang Pertahanan dan Kedaulatan Negara. Selanjutnya yang ketiga, dalam menjalankan tugasnya KKI wajib melakukan prinsip efisiensi dan efektif. Keempat, KKI wajib mengukuhkan misinya memperkuat setiap core business di Indonesia. Kelima, konsolidasi KKI wajib mengurus bisnis, aset, keuangan, dan ekonomi. Sehingga BUMN dapat berdaya saing dengan perusahaan asing. Keenam, KKI harus memonitor setiap anak perusahaan BUMN agar terkontrol, sehingga beroperasi sesuai core bussines-nya masing-masing. Yang terakhir, ketujuh, KKI harus mempunyai terobosan dalam menyempurnakan masalah anggaran, karena anggaran industri strategis selama ini dapat dikatakan minim.