Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin agresif mengalirkan dana ke puluhan ribu desa yang terdapat di seluruh Indonesia. Targetnya pemerintah siap menggelontorkan dana desa hingga senilai Rp 111 triliun di tahun 2018 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) demi kemajuan desa.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, pemerintah sudah mengucurkan dana desa sebesar Rp 21 triliun untuk tahun lalu. Sementara pagu anggaran dana desa dalam APBN 2015 sebesar Rp 47 triliun.

"Di 2017, ditargetkan dana untuk desa dapat mencapai Rp 81 triliun dan Rp 111 triliun pada tahun berikutnya. Dengan demikian, puluhan ribu desa yang ada di Indonesia akan menikmatinya," ujar Luhut saat Forum 2016: The Year of Investment, di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Kamis (4/2/2016).

Dengan anggaran besar itu, Luhut mengakui, Rp 1,1 miliar akan mengalir ke kas desa pada tahun ini. Sementara jatah pada tahun depan sebesar Rp 1,7 miliar dan untuk tahun yang akan datang meningkat lagi menjadi Rp 2,4 miliar per desa.

"Dana desa ini dapat dialokasikan untuk membangun infrastruktur yang ada, koperasi dan membiayai bisnis Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sambil melihat potensi yang terdapat di desa tersebut. Sehingga perekonomian desa juga dapat maju dan berkembang, serta mampu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran serta kemiskinan," tandasnya.

Luhut sangat yakin, apabila dana desa ini dipergunakan dengan baik untuk kegiatan yang produktif, maka itu dapat menyumbang kontribusi terhadap perekonomian nasional. Bahkan melalui langkah tersebut, ia meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 6 persen dari target 5,3 persen-5,6 persen.

"Pertumbuhan ekonomi sekitar 6 persen pada tahun ini dapat tercapai jika dana desa bisa terserap dengan baik. Saya tidak ragu untuk hal itu. Pokoknya semua investor tidak perlu khawatir, sebab semua terkontrol dengan baik," ujar Luhut.