Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan pemerintah mengakui kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau sebagai kepengurusan Partai Golkar yang sah. Pemerintah, kata Pramono tidak ingin terjebak dalam perpecahan antar 2 kepengurusan Golkar, yaitu Golkar hasil Munas Bali dan Munas Jakarta.

Kami tidak ingin membedakan Golkar Ancol maupun Golkar Bali, yang sekarang ada adalah Golkar hasil keputusan Munas Riau yang terakhir. Dan karena sudah diputuskan dan apalagi sudah dihadiri oleh Wapres dan Menkopolhukam, Menkumham dan Mendagri, ucap Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pramono mengatakan pemerintah berharap, penyelesaian konflik Golkar dapat diselesaikan secara internal dan aturan yang berlaku di Partai Beringin itu. Pemerintah memberikan apresiasi dan penghargaan kepada keputusan itu dan kita menginginkan agar penyelesaian Golkar sekaligus menjadi penyelesaian secara keseluruhan.

Mengenai dukungan politik yang diberikan kepada Golkar versi Munas Riau yang diketuai oleh Abu Rizal Bakrie, Pramono mengaku pemerintah menyambut positif dukungan tersebut.

Namun, pemerintah masih akan menunggu proses penyelesaian sengketa kepengurusan. Harapannya semoga bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat. Kalau sudah diselesaikan, tentunya pemerintah terbantu dengan kerja sama yg dilakukan di parlemen maupun hal-hal lainnya, ucap Pramono.

Pramono berharap, penyelesaian masalah kepengurusan ‎dapat diselesaikan sesuasi mekanisme aturan main yang dimiliki Golkar. Ia juga menjamin, pemerintah tidak mencampuri upaya penyelesaian sengketa kepengurusan, kendati 2 kubu Golkar yang ada saat ini telah mendeklarasikan dukungan ke pemerintah.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Jokowi belum membicarakan mengenai kemungkinan masuknya perwakilan kader Partai Goilkar di pemerintahan pascadukungan yang dideklarasikan oleh Partai Golkar dalam Rapimnas Partai Golkar, Senin, 26 Januari 2016 kemarin.

Ia pun mengaku tak berani memperkirakan apa sikap yang akan diambil oleh Jokowi setelah Golkar jadi partai pendukung pemerintah. Saya tidak berandai-andai. bukan kapasitas saya yang menjawab. Tapi yang jelas, tadi kami sudah laporkan pada Pak Presiden, termasuk kemarin waktu di Dili (di Timor Leste), ucap Pramono.

Presiden, kata Pramono, juga telah berkomunikasi dengan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan terkait hal tersebut. Dan tadi kami juga melapor perkembangan yang pada intinya presiden berharap ini bisa benar-benar diselesaikan, ujar Pramono.

Saat ini, menurut Pramono, pihaknya belum bicara lebih detail soal keberadaan Golkar lantaran masih belum benar-benar menyelesaikan konflik kepengurusan yang tengah dialami. Kalau diselesaikan lebih cepat lebih baik, ujar Pramono kembali.

Pramono menjelaskan masalah Golkar benar-benar selesai dengan menjalankan apa yang menjadi keputusan Rapimnas yakni menggelar Munaslub. Hal tersebut tentunya akan lebih mempermudah pemerintah untuk menjalankan program kerjanya yang tak bisa lepas dari parlemen.

Apalagi kan sekarang sudah tidak lagi ada KIH (Koalisi Indonesia Hebat), yang ada adalah partai pendukung pemerintah. Kalau kemudian Golkar merupakan bagian dari itu, ya tentunya kita akan dengan senang hati, pemeritah memberikan penghargaan dan mudah-mudahan ini memberikan kebaikan bagi demokrasi kita dan sekaligus bagi Golkar sendiri, akhir ucapan Pramono.