Presiden Jokowi meminta tidak boleh ada yang mengintimidasi,mendikte dan mendesaknya mengenai perombakan atau reshuffle kabinet. Sebab,reshuffle kabinet adalah kewenangannya sebagai presiden. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, Jokowi memiliki hak prerogatif mengenai perombakan kabinet. Keputusan nantinya harus dihormati.

Presiden memang punya kewenangan hak prerogratif dan itu dijamin undang-undang, tentunya persoalan reshuffle sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Memang beberapa waktu lalu ada yang meminta 2 nama (jadi menteri) dan sebagainya, ucap Pramono Anung di kompleks Istana Kepresidenan.

Pramono mengucapkan, keputusan Jokowi dalam mengganti pembantunya harus dihormati. Presiden dalam memutuskan akan mendengarkan dan berkonsultasi diskusi dengan wapres. Di luar itu, berilah kewenangan itu pada Presiden, ucap Pramono.

Kemudian apakah benar PAN meminta 2 menteri? Itu dikatakan, tetapikan sudah dibantah oleh PAN. Kalau sudah dibantah ya sudah. Yang jelas, kalau ada reshuffle itu sepenuhnya kewenangan Presiden, ucap Pramono. Presiden Jokowi menerangkan, perombakan kabinet adalah kewenangannya. Jokowi berharap, jangan ada pihak yang melakukan intervensi kepada saya.

Reshuffle adalah merupakan hak prerogatif Presiden. Tidak boleh ada mengintimidasi,mendikte dan mendesaknya. Ini adalah hak prerogatif Presiden, ucapan Jokowi, usai bersepeda di Hari Bebas Berkendara Bogor, di depan gerbang Istana Kepresidenan Bogor, kemaren 3 Januari 2016.

Partai Amanat Nasional (PAN) resmi menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Bergabungnya PAN ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) itu disampaikan langsung Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kepada Presiden Jokowi.

Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy menilai, dukungan tersebut tidak gratis, melainkan ada timbal‎ balik. PAN masuk ditawarkan 1 atau 2 jabatan di jajaran kementerian, yang mana itu sebagai tanda maupun simbol bagian pemerintah, ujar Lukman di Gedung DPR, Jakarta.

Lukman mengusulkan, bila nanti ada perombakan kabinet jilid II untuk memasukkan kader PAN‎, maka 4 ketua umum dari PKB, PDIP, Partai Nasdem, dan Hanura, harus duduk bersama membahasnya.