Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat total outstanding utang pemerintah hingga 31 Desember 2015 mencapai Rp 3.089 triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp 15 triliun dari posisi bulan sebelumnya yang tercatat Rp 3.074,82 triliun.

Terkait pengelolaan utang, outstanding utang mencapai Rp 3.089 triliun per 31 Desember 2015, ucapan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (5/1/2016).

Dengan demikian, sambungnya, kenaikan utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sekitar 27%. Menurut Bambang, kenaikan utang tersebut masih dalam batas aman jika merujuk Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Kenaikan utang 27% masih dalam batas aman, masih jauh di bawah batas 60 persen sebagaimana ditetapkan dalam UU 17/2003, ucap Bambang. Jika dihitung, posisi utang per akhir Desember tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 15 triliun dibanding realisasi utang pemerintah yang mencapai Rp 3.074 triliun hingga November lalu. Dibanding utang hingga Oktober 2015 yang sebesar Rp 3.021 triliun, posisi utang akhir tahun lalu naik Rp 68 triliun.

Sementara di posisi hingga Januari 2015, utang pemerintah Indonesia Rp 2.702 triliun membengkak sebesar Rp 387 triliun dari posisi utang sampai periode Desember 2015. Posisi utang pemerintah hingga akhir tahun ini mengalami kenaikan Rp 481 triliun dari posisi periode 2014 sebesar Rp 2.608,78 triliun.

Kenaikan utang ini, salah satunya untuk menutup pelebaran defisit anggaran di APBN-P 2015 dari Rp 222,5 triliun (1,9% terhadap PDB) menjadi Rp 318,5 triliun (2,8% ). Hal tersebut berimplikasi terhadap realisasi pembiayaan anggaran sepanjang 2015 mencapai Rp 329,4 triliun atau 147,3% dari target Rp 222,5 triliun. Sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 10,8 triliun.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati mengkritisi pengelolaan keuangan yang buruk dari pemerintah, selain penerimaan pajak yang kurang (shortfall) hingga Rp 239 triliun, parahnya lagi, utang pemerintah membengkak luar biasa besar. Utang 2015 paling tinggi, ucapnya.

Apabila dilihat dari periode 2010, posisi total utang pemerintah di 2015 menembus nilai tertinggi dengan kenaikan yang relevan. ‎Berikut posisi total utang‎ pemerintah periode 2010-2015 berdasarkan data DJPPR Kemenkeu : 2010 : Rp 1.681,66 triliun 2011 : Rp 1.808,95 triliun 2012 : Rp 1.977,71 triliun 2013 : Rp 2.375,50 triliun 2014 : Rp 2.608,78 triliun 2015 : Rp 3.089 triliun.