Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno kembali menyinggung soal pembangunan infrastruktur yang era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Ia menegaskan pembangunan infrastruktur saat ini tak tepat sasaran. Ia menyebut data itu diperkuat dengan pernyataan Bank Dunia. Secara gamblang Bank Dunia sudah mengatakan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kita itu tidak dilakukan dengan baik, kata Sandi.
Sandi pun menyayangkan jika pemerintah kini lebih fokus melakukan pembangunan dari sisi infrastruktur fisiknya saja, dan mengesampingkan pembangunan manusianya.
Sementara itu, Bank Dunia ternyata telah memberikan klarifikasi terkait kajian mereka soal proses perencanaan dan pendanaan infrastruktur Indonesia, yang ramai jadi pembahasan publik.
Dalam klarifikasinya Bank Dunia ingin memberikan klarifikasi bahwa laporan itu selesai ditulis pada tahun 2014 sebelum Presiden Joko Widodo dilantik. Klarifikasi bahwa laporan ini selesai ditulis pada tahun 2014 sebelum Presiden Jokowi dilantik.
Bank Dunia melanjutkan laporan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan perencanaan dan pembiayaan infrastruktur pada saat itu dan dimaksudkan untuk penggunaan secara internal di Bank Dunia.
Namun yang menjadi janggal, dalam laporan Bank Dunia yang diterima redaksi, dicantumkan adanya laporan infrastruktur di Indonesia yang dirilis pada Juni 2018. Di dalamnya justru terdapat pembahasan mengenai evaluasi ekonomi, termasuk infrastruktur Indonesia tahun 2017.
Di bagian 3 dalam laporan itu misalnya, dituliskan Indonesia menjalankan pembangunan infrastruktur oleh BUMN namun tidak memiliki pola yang berkelanjutan dan justru menghambat investasi swasta.
Sebelumnya, Sandi juga mengkritik pemerintah yang sebenarnya bisa membangun infrastruktur tanpa membebani anggaran negara. Dia juga mengaku pernah mengerjakan beberapa proyek besar tanpa membebani uang rakyat.
Sandiaga Uno berjanji, apabila terpilih bersama capres Prabowo Subianto, dia akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah dengan pendekatan yang berbeda, yaitu mengandalkan sektor kemitraan dengan swasta atau lewat penganggaran dengan jangka panjang. Ia juga menyebut penting untuk melibatkan dunia usaha dan swasta, dan bukan hanya BUMN dengan menggunakan APBN atau APBD.
Di samping dana swasta murni, pemerintah juga dapat mendorong penguatan kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam skema PPP (public private partnership). Skema PPP atau KPBU sudah ada dasar hukumnya, tetapi saat ini belum maksimal dalam implementasi.