Partai Gerindra menilai reshuffle atau perombakan kabinet merupakan kewenangan presiden yang harus dihormati. Oleh karena itu, semua keputusan terkait pergantian anggota kabinet berada dalam kendali Joko Widodo (Jokowi).

Sistem pemerintahan kita bahwa presidensil berarti presiden memegang kendali pemerintah secara penuh sebagai kepala pemerintahan. Maka, Jokowi punya kewenangan penuh mengambil langkah melakukan reshuffle atau tidak, ucap Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Apabila kembali melakukan reshuffle, kata dia, Jokowi harus memberikan penjelasan atas kebijakan tersebut. Kalau dilakukan reshuffle, (berarti) ada yang salah. Kesalahan itu bisa memilih orang tidak kapabel, bisa salah tempat atau informasi yang sampai ke presiden keliru, ucap Muzani.

Muzani menilai hal tersebut menunjukkan jabatan menteri sebagai uji coba kader partai atau tokoh yang memiliki jasa ke Presiden. Kondisi tersebut, sambung dia, menjadikan masa depan sebagai pertaruhan. Apabila memang harus melakukan reshuffle, Presiden harus otonom dalam memilih orang yang layak masuk kabine.

Hal itu dinilainya penting karena Presiden bertanggung jawab penuh atas kinerja menteri. Keberhasilah pembangunan adalah keberhasilan Jokowi-JK, dan kegagalan adalah kegagalan Jokowi-JK. Karena Presiden punya kewenangan sepenanhnya, mengangkat dan membehentikan siapa, ucap Muzani.

Dia juga menilai, kinerja satu tahun Pemerintah masih jauh dari Nawa Cita, program Jokowi-JK saat kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014. Muzani yakin apabila kabinet diisi oleh menteri yang memiliki kapabiltas maka berbagai persoalan akan dapat diatasi.