Presiden Joko Widodo atau Jokowi kesal dengan adanya politikus terutama dari kubu oposisi yang menyebut dana kelurahan adalah program politis menjelang Pilpres 2019. Pemerintah memang berencana memberikan dana untuk kelurahan-kelurahan se-Indinesia lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2019.
Jokowi mengatakan rencana pemberian dana kelurahan ini sudah digodok lama berbarengan dengan dana desa. Ia menyampaikan hal itu saat pembagian 5.000 sertifikat hak atas tanah untuk warga Jakarta Selatan. Menurut Jokowi, selain pemerintahan kabupaten yang di dalamnya ada pemerintahan desa, di Indonesia ada sekitar 100 pemerintahan kota yang memiliki kelurahan.
Pemerintah dan Badan Anggaran DPR sebenarnya telah menyetujui postur anggaran RAPBN 2019. Di antaranya berupa pengalokasian dana yang semula Rp 73 triliun menjadi Rp 70 triliun. Sisa Rp 3 triliun rencananya akan digunakan untuk dana kelurahan.
"Mohon maaf, segala hal dihubungkan dengan politik, padahal kehidupan tdak hanya politik saja. Ada masalah sosial, ada ekonomi, ada budaya, semuanya ada, kenapa setiap hal dihubungkan dengan politik?," kata Jokowi dengan nada bertanya.
Jokowi menuturkan di Indonesia segala hal selalu dikaitkan dengan politik. Menurut dia, banyak aspek yang sama pentingnya ketimbang politik seperti isu sosial, budaya, dan ekonomi. Agar terhindar dari tipu daya politikus sontoloyo yang menyinggung dana kelurahan politis, Jokowi menyarankan agar warga memperhatikan betul mana politikus yang baik dan yang tidak.