Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa pihaknya masih Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2018 diajukan secara resmi.
Namun, Tjahjo menegaskan Kemendagri bisa saja mengoreksi rancangan anggaran yang kini banyak menjadi sorotan itu. Koreksi akan dilakukan apabila ada alokasi anggaran yang tak sesuai dengan program pemerintah pusat.
Skala prioritas kalau di DKI ya mengatasi kemacetan, banjir, pendidikan kesehatan. Jangan sampai ada alokasi anggaran yang menyalahi aturan. Misalnya mengenai anggaran Rp 28 miliar untuk 73 orang Tim Gubernur untuk Tim Percepatan Pembanguna (TGUPP). Perlu adanya aturan baru untuk mewujudkan TGUPP yang jumlahnya mencapai 72 orang itu.
Sementara terkait dana hibah, Tjahjo juga mengingatkan agar diberikan secara tepat sasaran. Hal ini disampaikan Tjahjo menanggapi adanya hibah sebesar Rp 40,2 miliar untuk Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi). Padahal, organisasi itu kantornya masih menumpang kantor penyalur satpam.