Duta Dana Moneter Internasional atau IMF menyambangi Myanmar untuk peninjauan ekonomi tahunan negara yang sedang menjadi pusat perhatian internasional ini.

“Misi Article 4, sebuah penilaian tahunan yang dilakukan IMF terhadap masing-masing ekonomi negara anggotanya, dimulai pada hari Senin,” ujar seorang juru bicara IMF, pada Senin (6/11/2017).

Ini akan menjadi kunjungan pertama IMF sejak lebih dari setengah juta orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh setelah aksi kekerasan militer yang menurut PBB dinilai sebagai penghapusan etnis. Sementara misi IMF tidak melihat ke dalam politik, namun mereka memperhitungkan pertumbuhan politik terhadap ekonomi.

Sepanjang ini, tidak ada pertanda bahwa krisis tersebut mempunyai hubungan langsung dengan ekonomi Myanmar. Komunitas internasional telah mengkritik tindakan tentara tersebut dan meminta Aung San Suu Kyi untuk menentang kekejaman tersebut.

Bulan lalu, Bank Dunia melumpuhkan 200 juta dolar AS dana anggaran untuk Myanmar atas krisis Rohingya, meskipun ada keberatan dari beberapa negara anggota seperti China dan Jepang. Pemerintahan Presiden AS Donald Trump mendukung keputusan tersebut namun mendorong Bank Dunia agar tidak melepaskan diri dari Myanmar, menurut sumber yang memiliki pengetahuan tentang masalah tersebut.

Dalam sebuah pernyataan pada 12 Oktober lalu, Bank Dunia meminta pemerintah Myanmar untuk mengambil langkah mendesak untuk meredam situasi dan mendukung respon kemanusiaan yang luas dan inklusif. Tinjauan ekonomi IMF tahun lalu memuji kemajuan Myanmar dalam reformasi ekonomi setelah lonjakan pertumbuhan awal karena negara tersebut telah keluar dari isolasi selama puluhan tahun.

Pada saat itu, IMF mengantisipasi pertumbuhan produk domestik bruto sekitar 6,5 persen untuk tahun 2017, dari sekitar 7,3 persen tahun sebelumnya. Pertumbuhan tahun ini diperkirakan mencapai 6,3 persen, menurut data IMF terbaru, sebuah perhitungan berdasarkan transformasi politik yang belum selesai, perlambatan manufaktur secara keseluruhan dan penundaan dalam perizinan konstruksi.

Pokok lain yang mungkin dilakukan untuk misi IMF adalah bank-bank Myanmar, yang berjuang untuk memenuhi perlindungan modal baru yang ketat. Bank Dunia telah meminta pemerintah untuk fleksibel dalam menerapkan peraturan. Pada minggu lalu, anggota parlemen AS mengemukakan denda perjalanan kepada pejabat militer Myanmar, sehari sebelum Trump berangkat dalam lawatan pertamanya ke Asia.

Perundang-undangan tersebut akan mengembalikan beberapa sanksi yang sebelumnya dicabut pada tahun lalu karena Myanmar kembali pada sistem demokrasi. Uni Eropa juga mempertimbangkan sanksi terhadap jenderal tertinggi Myanmar. Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson akan mengunjungi Myanmar pada 15 November untuk melakukan perbincangan mengenai krisis Rohingya.