Pada tahun 2017 ini, pemerintah diinformasikan akan mulai mengeluarkan seri Surat Berharga Negara dengan tenor bermacam-macam kurang dari setahun untuk menutupi kebutuhan cash mismatch antara kebutuhan anggaran mendesak dengan ketersediaan anggaran pendapatan negara.

Loto Srinaita Ginting selaku Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan, mengungkapkan seri tersebut tergolong ke dalam Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang tenornya bisa hanya dalam beberapa minggu, tergantung kebutuhan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Selama ini, seri-seri SPN yang dilelang pemerintah memiliki tenor yang genap, yaitu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan atau 12 bulan. Seri-seri tersebut diterbitkan rutin dengan target yang jelas untuk menutupi defisit anggaran tahun berjalan yang telah ditentukan. Walau demikian dimungkinkan untuk beragam tenor hingga 12 bulan, tetapi menurutnya, SPN cash mismatch tersebut hanya akan diterbitkan dengan tenor kurang dari 3 bulan sebab pemerintah sudah memiliki instrumen untuk 3 bulan.

Seri tersebut akan diterbitkan untuk menutupi kebutuhan mendesak jangka pendek. Menurutnya, pihaknya lebih banyak mengambil peran untuk mengatur jadwal penerbitannya saja, sementara kebutuhannya tergantung permintaan dari Ditjen Perbendaharaan. “Tahun ini kemungkinan bisa (mulai menerbitkan SPN cash mismatch). Dari sisi peraturan sudah memungkinkan untuk terbitkan instrumen itu,” tuturnya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Loto mengatakan, pihaknya siap bila sewaktu-waktu Ditjen Perbendaharaan membutuhkan anggaran mendesak untuk pembayaran belanja ketika pendapatan pajak belum masuk. Pihaknya juga sudah memberi penjelasan pada para dealer utama pemerintah agar tidak curiga ketika pemerintah menerbitkan instrumen tersebut. “Itu suatu bisnis yang biasa di suatu negara, bukan berarti pemerintah tidak ada uang. Itu hanya cash mismatch, artinya aliran penerimaan pajak itu datangnya belakangan, sementara kebutuhan pengeluaran sudah di depan mata,” jelasnya.

Penerbitan instrumen tersebut, lanjutnya, dapat dilakukan di kuartal mana pun di sepanjang tahun, tergantung kebutuhan riil dari pemerintah.