Krisis kemanusiaan yang dipicu konflik antara kelompok militan Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA) dan militer di Rakhine State, Myanmar, akan dibahas dalam pertemuan antarmenteri luar negeri ASEAN. Menurut Retno Marsudi, pertemuan itu akan dilakukan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, 23 September 2017.
Selain menyimak paparan tentang situasi terkini di Myanmar, para menteri luar negeri ASEAN juga akan mendiskusikan bagaimana setiap negara anggota bisa lebih berkontribusi terutama dalam penyaluran bantuan kemanusiaan kepada warga yang terdampak konflik di Rakhine State. Saat ini, penyaluran bantuan kemanusiaan bagi warga di Rakhine State masih terganjal aspek modalitas yang belum juga disepakati antara pemerintah Myanmar, Komite Internasional Palang Merah (ICRC), dan negara-negara pemberi bantuan termasuk Indonesia.
Menlu Retno telah menghubungi Penasihan Keamanan Nasional Myanmar U Thaung Tun untuk mendorong percepatan proses pengurusan modalitas sehingga akses bantuan kemanusiaan dapat segera dibuka. Sementara diplomasi kemanusiaan terus dilakukan oleh Indonesia, skema pemberian bantuan melalui Pusat Bantuan Kemanusiaan ASEAN (AHA Centre) juga akan diinisiasi meskipun membutuhkan waktu yang lebih lama. Prosedur pemberian bantuan melalui AHA Centre mensyaratkan pengajuan dari badan nasional penanggulangan bencana dari negara pemberi bantuan dan persetujuan dari negara penerima bantuan.
Krisis kemanusiaan di Myanmar sebelumnya juga menjadi perhatian para kepala negara dalam Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Islam (KTT OKI) di Astana.
Presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam sambutannya mendorong penyelesaian persoalan melalui kerja sama antara pemerintah Myanmar dan Bangladesh, negara tujuan para mayoritas Muslim Rohingya mengungsi untuk menghindari konflik yang terus memanas di Rakhine State.
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang menghadiri konferensi tersebut mengatakan pemerintah Indonesia siap menjadi mediator dialog antara negara-negara Islam dengan pemerintah Myanmar.