Pada sidang paripurna DPR RI, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan pidato nota keuangan terkait dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2018, yang menjadi pusat perhatian.

Nizar Zahro selaku anggota Banggar DPR RI menilai presiden terlalu ambisius dalam menetapkan pertumbuhan ekonomi makro yang mencapai 5,4 persen. Padahal pada tahun 2017 semester I, pertumbuhannya di bawah 5 persen. “Dengan daya beli masyarakat yang saat ini melemah, target itu sangat ambisius dan tidak realistis,” kata Nizar dalam keterangan tertulisnya, di kawasan Jakarta, pada Kamis (17/08/2017).

Dilanjutkan oleh Nizar, nota keuangan RAPBN 2018 ditetapkan sebesar Rp. 2.204,4 Triliun dan anggaran negara sebesar itu dalam pidato Jokowi akan digunakan untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Hanya saja, ia pesimis pemerintah bisa menekan indeks gini rasio. Sebab menurutnya hanya segelintir orang saja yang menguasai kekayaan di Indonesia. “Tugas berat pemerintah memang mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Melihat nota keuangan yang disampaikan Jokowi, sulit untuk menekan kesenjangan. Tidak ada terobosan program dari pemerintah untuk mengurangi kesenjangan,” tutur politikus dari Gerindra ini.

Anggota dewan asal Dapil Madura itu menyampaikan berdasarkan laporan data BPs pada Maret 2017 mencapai 27,77 juta. Angka itu menurut Nizar masih sangat tinggi bila melihat kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Bahkan, pihaknya meyakini kemiskinan tidak hanya dilihat secara statistik melainkan harus dilihat secara nyata di masyarakat. “Karenanya kami mendesak pemerintah agar kebijakan yang dikeluarkan lebih berpihak pada masyarakat dibandingkan segelintir orang yang mengusai kekayaan Indonesia,” katanya mengakhiri.