Sejalan dengan hadirnya pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean atau MEA, maka merupakan tantangan yang semakin tinggi bagi pengembangan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Oleh karenanya, BPR didorong untuk memajukan beragam produk dan layanan.

Selain itu, menurut Muliaman Hadad selaku Ketua Dewan Komisioner OJK perlunya ada strategi branding BPR yang tepat yang memuat identitas logo, tagline maupun peta jalan transformasi branding BPR guna mewujudkan industri BPR yang modern dan profesional. "Tantangan yang dialami BPR luar biasa, malah saat ini adalah puncaknya. Banyak sekali persaingan datang dari lembaga keuangan, baik besar atau kecil yang harus direspons BPR," katanya usai membuka Seminar Pengembangan Produk dan Layanan BPR serta Strategi Branding BPR, di Jakarta, pada Senin (10/07) kemarin.

OJK mencatat jumlah BPR per April lalu mencapai 1.621 dengan total aset sebesar Rp 115,2 triliun atau meningkat 10,18 persen year on year (yoy). Dengan jumlah jaringan yang besar dan keberadaannya di garis depan, BPR diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata untuk membuka akses keuangan kepada seluruh masyarakat. Menurutnya, selama ini, aspek kemudahan dan kenyamanan kerap dikeluhkan dan dipertanyakan para nasabah.

Penerapan teknologi, kata dia, dapat dilakukan lewat kerja sama dengan perusahaan penyedia jasa teknologi. Kolaborasi tersebut diperlukan mengingkat sebanyak 86 persen dari total BPR masih bermodal di bawah Rp 15 miliar sehingga kesulitan dalam menerapkan pelayanan berbasis teknologi. "Saya harap dengan peranan teknologi yang lebih besar, BPR bisa berdampingan dengan start up terutama di bidang teknologi keuangan. Kami juga berkewajiban membina dan membangun start up melalui berbagai macam fintech, jadi kami berikan kesempatan seluasnya pada para pelaku," ungkapnya.

Sementara itu, dari segi harga, Muliaman mengakui produk BPR memang relatif lebih tinggi. Akan tetapi, tingkat bunga tersebut diharapkan dapat turun secara bertahap bila branding telah ada dan kepercayaan publik meningkat. "Kami ingin BPR bisa kembali masuk pasar, melayani pedagang di pasar dan juga masuk ke layanan sektor informal."