Ichsanuddin Noorsy yang merupakan Ekonom Indonesia mengkaji penyelenggara perusahaan-perusahaan milik negara dibawah kepemimpinan Menteri BUMN, Rini Seomarno masih menjadi alat untuk dimanfaatkan bagi kepentingan politik.

Dengan kebijakan holdingisasi BUMN oleh pemerintah, menurutnya langkah itu tidak memperbaiki apapun dari persoalan yang dihadapi oleh BUMN. “Kebijakan holdingisasi tidak mengatasi permasalahan BUMN sebagai sapi perah. Selama tidak dipisahkan urusan politik dengan urusah bisnis pada BUMN, selama itu BUMN tetap menjadi sapi perah,” kata Noorsy di Jakarta, pada Selasa (06/06/2017) kemarin.

Dia membuktikan salah satu tanda yang kasat mata bagaimana kepentingan politik menjalar dalam penyelenggaraan BUMN, yaitu pada pergolakan pergantian Direksi Pertamina dengan intrik dan gesekan politik yang begitu sengit. “Jadi mengenai sapi perah dan campur aduk urusan politik dan bisnis ini, saya kasih contoh perubahan Direksi Pertamina,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah atau PP 72 Tahun 2016 sebagai payung hukum holding. Akan tetapi produk hukum tersebut sedang dilakukan judicial review oleh publik karena dianggap bertentangan dengan UU BUMN dan UU Keuangan Negara.