Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menilai Operasi Tangkap Tangan (OTT) oknum pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nampaknya terlambat. Sebab pesanan untuk meraih opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada BPK sebenarnya bukan barang baru. Hanya saja, desas-desus itu baru menjadi kenyataan setelah ada OTT dari KPK.
Saat ditemui pada hari Senin, Heri mengatakan bahwa publik tidak heran lagi sebab desas-desus pesan memesan opini WTP sudah sejak lama berhembus. Tidak hanya untuk kementerian/lembaga di pusat, tapi juga untuk provinsi, kabupaten, kota di daerah-daerah. KPK sebetulnya terhitung lamban memberantas hal tersebut.
Menurutnya, OTT oleh KPK benar-benar mencoreng BPK yang harusnya mampu mengawasi dan mengamankan keuangan negara. Praktik curang ini telah memanipulasi temuan yang sebenarnya harus diungkap ke publik.
“Kalau sekarang baru terkuak ke permukaan, itu karena lebih banyak faktor apes saja. Selama ini, sebagian publik selalu mempersepsikan aneh hasil audit BPK. Misalnya, ada daerah miskin yang partisipasi masyarakatnya rendah, tetapi BPK memberikan opini atas laporan keuangannya dengan rapor WTP. Sebaliknya, ada daerah yang sejahtera dan tingkat partisipasi publik tinggi, tetapi BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atau Disclimer,” tuturnya.
Disampaikan pula bahwa opini WTP tidak menjamin bahwa institusi bersangkutan tidak ada praktik tindak pidana korupsi. Begitu juga jika ada institusi yang tidak mendapat WTP bukan berarti institusi tersebut pasti ada praktik korupsinya. Ke depannya diharapkan BPK harus berbenah dengan membersihkan diri dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Sebab BPK sangat dibutuhkan untuk menata keuangan negara yang transparan dan bersih. BPK jadi tulang punggung pengawasan keuangan negara.
Apalagi, saat ini keuangan negara telah melebihi 3.807 triliun. Nilai tersebut terdiri dari pusat Rp.2.034 triliun, daerah Rp.827 triliun, PAD Rp.180 triliun, capex opex BUMN Rp.1.587 triliun, dan plus penyimpangan yang terjadi oleh gagalnya perencanaan, mark-up, dan indeks kemahalan hingga lebih dari 20 persen.
Heri menyerukan, ke depannya pimpinan BPK tidak lagi diisi oleh orang-orang berlatar parpol atau punya hubungan historis dengan parpol tertentu.
“Ini penting untuk mengembalikan trust publik, yakni sesuatu terobosan yang tajam,” ujarnya.