Kenaikan Impor Tiongkok, Devisa dan Daya Saing Produk Dalam Negeri Terancam Turun



( 2017-04-26 04:49:29 )

Rentetan perjanjian perdagangan bebas regional makin memberikan kesempatan baik terkait impor. Data Badan Pusat Statistik atau BPS memperlihatkan pada bulan Maret 2017, nilai impor nonmigas meningkat secara substansial 24,94% menjadi $ 11,10 miliar jika dibandingkan pada bulan sebelumnya yaitu $ 8,88 miliar. Penyokong kenaikan tersebut berasal dari impor ponsel, plastik, hingga kapal laut. Nilai impor sebesar $ 13,36 miliar pada bulan Maret adalah nilai impor bulanan tertinggi sejak Januari 2015.

Akan tetapi, Kementerian Perdagangan yang mengatakan kenaikan impor ini positif karena dibantu oleh kenaikan impor bahan baku dinilai kurang tepat. Pasalnya, impor bahan baku, bahan penolong masih segelintir. Barang konsumsi tetap mendominasi. Terutama dari Tiongkok dengan kontribusi lebih dari 25 persen dari total impor. “Ini sinyal tanda bahaya. kenaikan impor, terutama barang konsumsi menjadi tanda turunnya daya saing produk dalam negeri,” ujar Enny Sri Hartati yang adalah Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), di Jakarta pada Rabu (26/04/2017).

Menurutnya, situasi berbahaya ini disebabkan kinerja industri dalam negeri belum recovery. Di samping itu, kilah pemerintah yang menyebut bahwa impor naik juga lantaran persiapan menyambut ramadhan dan lebaran, juga tidak tepat karena barang yang masuk tidak berkorelasi dengan kebutuhan untuk menjaga stabilitas harga terutama sektor pangan selama lebaran dan ramadan yang selama ini jadi fokus pemerintah. “Oke untuk antisipasi lebaran, pertanyaannya nanti bagaimana stabilitas harga apakah signifikan tidak. Menjelang ramadan itu untuk stabilitas harga pandan, dan impornya bukan dari Tiongkok, tapi dari Thailand, atau Vietnam. Sementara ini mayoritas dari Tiongkok, jangan-jangan salah kebijakan lagi,” sindir Enny.

Dilanjutkan Enny, kenaikan importasi dari Tiongkok sangat luar biasa, porsi dari tiongkok 25 persen sendiri, sementara total dari ASEAN saja 20 persen. Enny juga mengamati kenaikan signifikan mencapai 343 persen lebih untuk kategori kapal laut dan bangunan terapung. Kenaikan ini tentu saja mengeluarkan tanda tanya besar karena diduga kenaikan fantastis itu berkaitan dengan impor kapal bekas. Padahal, kenaikan impor kapal jelas memukul industri galangan kapal nasional. “Per definisi, bangunan terapung itu juga tidak jelas, apa yang dimaksud bangunan terapung. Kita curiga lonjakan impor drastis itu berkaitan impor kapal bekas, ini kan aneh, padahal pemerintah mendorong industri galangan kapal,” tegas Enny.

Dengan fakta itu, kata Enny, sejatinya kenaikan impor bukanlah berita bagus. Kalau pun ada kenaikan impor seperti peralatan mesin, peralatan listrik, hingga besi dan baja, memang bisa dikaitkan dengan menggeliatnya infrastruktur. Tetapi, tetap saja, kenaikan impor itu dinikmati oleh negara lain karena menggerogoti devisa. Akhirnya juga menyerang industri dalam negeri nasional. Yang menikmati bukan perekonomian domestik. Sementara dampak infrastruktur juga belum ketahuan seperti apa lantaran yang dibangun jalan tol bukan jalur kereta api.

Sekali lagi, Enny menegaskan, dari sisi struktur kenaikan impor yang luar biasa, sejatinya lebih cenderung pada konsumsi bukan kebutuhan mendorong sektor manufaktur nasional. Soal permintaan tarif bea masuk nol persen untuk komponen kapal demi meningkatkan daya saing, boleh saja diberikan asal selektif dan jangan sampai kontraproduktif dengan mengimpor kapal bekas. “Misal pelabuhan kita akan disinggahi kapal besar, boleh saja dihubungkan dengan biaya logistik, tapi orang sering lupa, yang turun itu bukan biaya antar pulau namun barang impornya yang makin murah, kompetitif. Tidak ada yang bisa dibanggakan,” katanya mengakhiri.