Menteri Keuangan (Menkeu) yang bernama Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, bahwa Indonesia membutuhkan anggaran sekitar Rp 4.900 triliun untuk menggarap 225 proyek infrastruktur prioritas di seluruh Indonesia sampai dengan tahun 2019.

Kebutuhan uang tersebut tidak mampu dipenuhi hanya dengan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Dibutuhkan sekitar Rp 4.900 triliun untuk membangun infrastruktur di Indonesia sampai dengan tahun 2019. Ada 225 proyek yang sudah diidentifikasi sesuai prioritas nasional," kata Sri Mulyani saat sambutan di acara The 3rd IDB Member Countries Sovereign Investments Forum di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua Bali, pada hari Senin malam (10.04.2017).

Lebih jauh Sri Mulyani menjelaskan, bahwa pembangunan infrastruktur sangat penting guna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sayangnya, kebutuhan pendanaan Rp 4.900 triliun itu tidak dapat ditanggung sepenuhnya dari anggaran pemerintah pusat dan daerah, bahkan termasuk melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Jadi peran swasta sangat penting. Kami sudah punya skema pembiayaan melalui mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)," tegas Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur merupakan strategi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah kondisi ketidakpastian dunia, termasuk tekanan dari perdagangan internasional dan melemahnya harga komoditas sejak beberapa tahun terakhir.

"Iklim ekonomi global terus mengalami ketidakpastian karena masih lemah dan menjadi tantangan bagi negara mencapai tujuan ke depan. Negara eksportir komoditas, termasuk Indonesia sedang menghadapi perdagangan yang lebih sulit. Strategi mendorong pertumbuhan ekonomi dengan membangun infrastruktur dan investasi," jelas Sri Mulyani.