Kebijakan-kebijakan ekonomi yang telah diambil oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dinilai hanya dapat memanjakan masyarakat perkotaan saja oleh pakar ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri.

Berbagai proyek yang diambil oleh pemerintah, ucapnya, menggambarkan adanya keberpihakan Jokowi terhadap masyarakat perkotaan. Salah satu proyek adalah pembangunan kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) yang menghubungkan antara Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) nantinya. "Inilah yang dimanja oleh Jokowi bangun LRT dananya enggak ada 'bodo amat'," ucapnya dalam sebuah acara diskusi yang bertema Pembenahan Pertanian, Solusi Masalah Kesenjangan? di Jakarta pada Selasa (14/03).

Proyek LRT bukanlah satu yang menjadi perhatian Faisal Basri. Pada minggu lalu ia memprediksi proyek yang nilainya mencapai Rp 23 triliun akan mangkrak karena keterbatasan anggaran pemerintah. Bahkan Faisal Basri menyindir slogan pemerintah yakni membangun Indonesia dari pinggiran lantaran proyek LRT Jabotabek disebutnya bukan membangun dari daerah pinggiran. "Tapi membangun dari pinggir jalan tol," ucap Faisal Basri.

Seperti diketahui, proyek LRT dibangun di pinggiran jalan tol yakni Tol Jakarta-Cikampek dan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi. Saat ini tiang-tiang proyeknya sudah dibangun oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Selain LRT, proyek pembagunan jalan tol di Jawa juga dinilai sebagai proyek yang hanya pro masyakarat perkotaan. "Memanjakan orang kota semua. Orang kota mau mudik nih dibuat jalan tol agar mudiknya lancar," kata Faisal Basri.

Sementara itu angkutan laut yang merupakan transportasi andalan masyakarat di wilayah Indonesia timur justru tidak dikembangkan dengan serius. Di sisi lain, nasib masyakarat pedesaan yang mayoritas petani justru mengalami kesulitan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Nilai Tukar Petani (NTP) terus mengalami tren penurunan. Selain itu, upah riil buruh tani juga mengalami tren penurunan.

Hal itu menjadi bukti begitu sengsaranya nasib petani yang merupakan mayoritas dari 40% masyakarat terbawah. Namun kebijakan di sektor pertanian di bawah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Arman Sulaiman dinilai belum mampu mendorong kesejahteraan para petani.

Kewenangan Kemajuan Ekonomi
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sempat mengutarakan, setiap warga negara Indonesia berhak menikmati manfaat dari kemajuan ekonomi. Ia tidak ingin perkembangan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir orang. "Tidak bisa pertumbuhan ekonomi eksklusif dan hanya bermanfaat bagi segelintir orang saja," ucapnya di Jakarta, pada Rabu (08/02) lalu.

Sepanjang 2016, ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,02%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada 2015 yang hanya sebesar 4,88%. Walau demikian, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia berdasarkan gini ratio mencapai 0,394 pada September 2016, atau hanya turun 0,008 poin dari data September 2015.

Menurut Sri Mulyani, pengentasan kemiskinan tetap akan menjadi fokus pemerintah pada tahun ini. Hal itu dinilai penting agar kesatuan sosial tetap terjaga dan pertumbuhan jangka menengah panjang berkualitas. "Ini bukan soal kedermawanan tetapi agar pertumbuhan ekonomi bisa dilanjutkan dan dinikmati semua penduduk," kata Sri Mulyani.