Industri kreatif dituntut untuk terus melakukan inovasi agar mampu berdaya saing dan meningkatkan nilai tambah produknya sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Sektor yang berbasis Industri Kecil dan Menengah (IKM) ini menjadi prioritas dalam pengembangannya karena merupakan padat karya berorientasi ekspor.

"Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Untuk itu, kami memacu upaya tersebut dengan melaksanakan berbagai kebijakan strategis seperti fasilitasi pameran ini," ujar Dirjen IKM Kemenperin yang bernama Gati Wibawaningsih dalam keterangan tertulisnya, pada hari Selasa (14.03.2017).

Gati menyampaikan, industri kreatif menyumbang sekitar Rp642 triliun atau 7,05% terhadap total PDB Indonesia pada tahun 2015. "Kontribusi terbesar berasal dari sektor kuliner sebanyak 34,2%, mode atau fashion 27,9% dan kerajinan 14,88%," paparnya.

Gati melanjutkan, bahwa industri kreatif merupakan sektor keempat terbesar dalam penyerapan tenaga kerja nasional, dengan kontribusinya mencapai 10,7% atau 11,8 juta orang. Dia menilai, industri kreatif nasional telah mampu bersaing di pasar global.

"Kekuatan ini terletak pada sumber bahan baku yang melimpah dan berkelanjutan, didukung dengan keragaman corak dan desain produk yang berciri khas lokal, serta ditunjang oleh para perajin yang cukup kompeten," jelasnya.

Berdasarkan data BPS yang diolah Direktorat Jenderal IKM Kemenperin, IKM akan terus meningkatkan nilai tambah di dalam negeri yang cukup signifikan setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari capaian tahun 2016 sebesar Rp520 triliun atau meningkat 18,3% dibandingkan dengan tahun 2015. Sementara itu, nilai tambah IKM di tahun 2014 sekitar Rp373 triliun menjadi Rp439 triliun tahun 2015 atau naik 17,6%.

"Untuk memacu produktivitas dan daya saing IKM, kami akan memberikan fasilitas pada tahun ini berupa pengembangan produk, restrukturisasi mesin dan peralatan, serta promosi dan pameran. Selain itu juga akan dilaksanakan program bimbingan teknis, start-up capital, pendampingan, dan fasilitasi izin usaha industri," ungkap Gati.

Dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN, menurut Gati, pasar bebas tersebut bisa menjadi peluang dan tantangan bagi industri dalam negeri khususnya sektor IKM. Dalam hal ini, Kemenperin melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasinya, antara lain melalui penyusunan dan implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap produk kerajinan. "Hal lain yang tidak kalah penting adalah menguatkan branding produk nasional,” imbuhnya.

Ketua Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) yang bernama Retno Sri Endah Lestari mengakui bahwa pihaknya aktif membina pelaku IKM dalam negeri agar terus produktif dan berdaya saing melalui pelaksanaan program pendidikan, pelatihan, dan pemasaran. “Kami berdiri sejak tahun 1956, dengan ribuan anggota di seluruh Indonesia yang memiliki multi disiplin ilmu seperti bidang teknologi dan manajemen,” ujarnya.

Melalui pameran ini, ISWI berharap dapat mengangkat potensi produk unggulan IKM dari berbagai daerah. “Kami rutin memfasilitasi pelaksanaan pameran IKM, tidak hanya mereka yang berasal dari kota besar saja, namun juga daerah perbatasan seperti Entikong, Sebatik, dan Nunukan. Bahkan dari lapas,” ungkapnya.

Untuk itu, melalui kerja sama dengan Kemenperin ini, dapat pula mendorong pertumbuhan wirausaha baru untuk mencapai target pemerintah sebanyak 20.000 pengusaha pada tahun 2019.