Proyek pengembangan sektor sarana dan prasarana infrastruktur di daerah kalimantan timur semakin populer, oleh karena itu Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur atau BPD Kaltim akan menggalakkan untuk penyaluran kredit infrastruktur tersebut.

Abdul Haris Sahilin yang merupakan Pimpinan Sekretariat Perusahaan Bank Kaltim mengutarakan bahwa sektor infrastruktur adalah salah satu prioritas pembiayaan Bank Kaltim, selain sektor pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta pertanian.

Disamping karena alasan untuk membantu pembangunan daerah, kredit untuk proyek dan konstruksi infrastruktur yang dinilai menjadi segmen yang potensial karena biasanya berjangka waktu pendek sesuai tahun anggaran. “Bidang infrastruktur ini adalah salah satu captive market BPD se-Indonesia, termasuk Bank Kaltim. Sesuai potensi yang ada, kami tingkatkan kredit dengan porsi untuk proyek infrastruktur mencapai 60 persen dari total penyaluran," ucapnya.

Abdul melanjutkan, pada tahun 2016 lalu Bank Kaltim mencatatkan total penyaluran kredit sebesar Rp 14,7 triliun. Mengenai tahun 2017 ini, kenaikan akan dipacu agar meningkat minimal 10 persen atau sekitar Rp 1,5 triliun. Pangsa penyaluran untuk proyek-proyek infrastruktur akan dijaga di persentase yang sama. Salah satu sektor proyek yang didukung Bank Kaltim adalah pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda yang tengah dilaksanakan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Namun, badan usaha milik daerah tersebut tidak terlibat secara langsung dengan Wijaya Karya (WIKA), sebab Bank Kaltim tidak ikut ambil bagian dalam kredit sindikasi.

BPD Kaltim yang memiliki aset Rp 22,3 triliun pada akhir tahun lalu itu hanya melakukan pembiayaan kepada subkontraktor seperti penyedia material dalam proyek tol Balikpapan-Samarinda. "Untuk saat ini kami ada melakukan pembiayaan kepada subkontraktornya saja, tetapi saya lupa besarannya berapa. Tidak terlalu besar karena sebagian besar kontraktornya sudah dari pusat dan mereka pakai Bank BUMN," terangnya.

Sementara itu, terkait penyaluran pembiayaan sektor pertambangan, Bank Kaltim masih bersikap hati-hati melihat situasinya yang belum mengalami perbaikan secara signifikan. Kendati harga-harga komoditas global sudah membaik, menurut Abdul Haris dari sisi regulasi bidang pertambangan masih belum kondusif dan pertumbuhan industri belum membaik.

Tahun lalu realisasi kredit ke bidang pertambangan yang disalurkan Bank Kaltim hanya sekitar Rp 260 miliar atau mengambil porsi sekitar 1,8 persen dari total kredit. "Kami masih hati-hati untuk masuk. Sektor pertambangan belum menjadi salah satu prioritas kami tahun ini. Angkanya akan dijaga di level yang sama atau bahkan diturunkan dari tahun lalu karena risikonya masih sangat besar," ungkapnya.

Demikian juga, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) turut menjadikan segmen infrastruktur sebagai sandaran penyaluran kredit, sekaligus dari lini unit usaha syariah dan konvensional. Direktur Operasional Bank Jateng Hanawijaya menyatakan di lini bisnis syariah, pembiayaan infrastruktur melalui mekanisme sindikasi memiliki kontribusi yang cukup besar. "Untuk 2017, total sindikasi yang sudah dalam pipeline Bank Jateng syariah sebesar Rp 1,7 triliun untuk infrastruktur. Jumlah itu 53 persen dari sasaran pembiayaan syariah sejumlah Rp 3,2 triliun," ujarnya.

Proyek yang diberi oleh Bank Jateng antara lain pembangunan jalan tol, bandara, rel kereta api, LRT serta sektor listrik. Misalnya jalan tol Soreang di Jawa Barat dengan, dari total sindikasi senilai Rp 850 miliar, Bank Jateng mengambil bagian pembiayaan sejumlah Rp 200 miliar.