Perdana Menteri (PM) Kanada, Justin Trudeau, memastikan bahwa negaranya akan tetap menerima pengungsi meskipun Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menerapkan regulasi imigrasi untuk menghentikan sementara penerimaan imigran dengan alasan demi keamanan negara.

Hal ini disampaikan langsung oleh Trudeau ketika bertemu dengan Trump di Gedung Putih pada Senin (13/2). Ia menyatakan, Kanada akan tetap menerima pengungsi tanpa mengorbankan keamanan warga negaranya.

"Kami selalu memahami menjaga keamanan Kanada merupakan salah satu tanggung jawab dasar pemerintah," tutur Trudeau di Washington seperti dikutip AFP, Selasa (14/2).

"Tetapi di waktu yang bersamaan, kami juga terus melaksanakan kebijakan kami yang mengutamakan keterbukaan terhadap pengungsi tanpa mengorbankan keamanan nasional," paparnya.

Menanggapi pernyataan dari Trudeau, Trump bersikeras membela keputusan perintah eksekutifnya yang juga menghentikan sementara pemberian visa bagi warga dari tujuh negara Muslim tersebut.

Menurut Trump, aturan tersebut dinilai "masuk akal" untuk menjaga keamanan nasional Amerika dari terorisme. Tetapi, Trump enggan memberi komentar lebih lanjut mengenai apakah kebijakan keterbukaan Kanada pada pengungsi ini akan membero ancaman kepada AS.

"Kita tidak pernah bisa benar-benar yakin [dengan keamanan perbatasan AS-Kanada]. [Aturan imigrasi] kami sebenarnya hanya menyeleksi orang-orang jahat dengan rekam jejak masalah dan mengeluarkan mereka [dari AS]," tutur Trump.

Selain isu imigrasi tersebut, kedua pemimpin ini juga membahas masalah ekonomi dan perdagangan. Trudeau dan Trump telah sepakat untuk memperkuat hubungan perdagangan antara Washinton dan Ottawa.

"Amerika sangat beruntung mempunyai tetangga seperti Kanada. AS memahami betul bahwa kedua negara akan lebih kuat lagi jika saling bekerja sama dalam hal perdagangan internasional," tutur Trump.

Pernyataan ini menghilangkan kekhawatiran Kanada terkait nasib kerja sama perdagangan di kawasan Amerika Utara yang tertuang dalam NAFTA.

Pasalnya, saat melakukan kampanye, politikus Republik itu pernah berjanji akan meninjau ulang kesepakatan perjanjian perdagangan bebas yang dinilai "tidak memberi keuntungan bagi Amerika" itu.