Ratu Elizabeth II dijadwalkan akan melakukan peresmian Badan Keamanan Siber Nasional (NCSC), lembaga ujung tombak Inggris dalam memerangi serangan siber, khususnya dari Rusia yang selama ini dianggap memberi ancaman terhadap sistem pemerintah.

Ratu Elizabeth akan meresmikan pembentukan NCSC, pada hari ini, didampingi oleh suaminya, Pangeran Philip, dan sejumlah anggota kabinet pemerintahan, termasuk Menteri Keuangan, Philip Hammond.

"Kita dapat saksikan sekarang ini, bahwa frekuensi dan jumlah dari serangan siber terus meningkat. Dalam tiga bulan pertama NCSC beroperasi, lembaga ini sudah menangani serta merespons setidaknya 188 upaya serangan siber," tutur Menteri Keuangan Phillip Hammond seperti dikutip AFP, Selasa (14/2).

Pemerintah telah mengeluarkan dana sebesar US$2,38 miliar untuk membangun NCSC, yang ditengarai sebagai salah satu strategi pertahanan negara dalam menanggulangi ancaman dari serangan siber asing.

Bersamaan dengan pembentukan NCSC, pemerintah membuka 100 pos yang akan diisi oleh sejumlah karyawan swasta. Mereka akan dipindahkan sementara dari pekerjaan permanennya untuk menggarap beberapa proyek NCSC.

NCSC dibentuk dari kolaborasi bersama Pusat Perlindungan Infrastruktur Nasional (CPNI) dan Lembaga Komunikasi Intelijen Inggris (GCHQ), yang mempunyai peran preventif dalam mengamankan situs-situs serta akun surat elektronik pemerintah.

Kepada Sunday Times, CEO GCHQ, Ciaran Martin, mengungkapkan bahwa NCSC tengah mempersiapkan penanggulangan terhadap ancaman serangan siber "kategori 1", yang diprediksi akan terjadi pada pemerintah cepat atau lambat.

Martin meyakini, Moskow merupakan salah satu ancaman siber bagi London. Ia menuturkan, Negara Beruang Merah tersebut menargetkan sejumlah lembaga politik dan parlemen pemerintah asing, tak terkecuali Inggris.

"Hal ini juga dibuktikan dengan mitra internasional kami [Amerika Serikat]. Selama dua tahun terakhir, yang mengalami beberapa perubahan pola agresi Rusia mengenai serangan siber mereka," tuturnya.

Menurut Martin, Rusia melakukan serangan siber terhadap pemerintah untuk mendapatkan informasi-informasi penting negara termasuk informasi mengenai kebijakan energi, politik, dan diplomasi negara lain.

Tidak hanya itu, Rusia juga melakukan serangan siber terhadap sejumlah perusahaan untuk mencuri kekayaan intelektualnya.

Tudingan Martin ini timbul setelah komunitas intelijen AS, termasuk Badan Pusat Intelijen Amerika (CIA), yang membenarkan bahwa Rusia mengintervensi pemilu Negeri Paman Sam yang diselenggarakan 8 November lalu.

Kesimpulan ini memicu AS untuk menjatuhkan sanksi pada sejumlah perusahaan/lembaga Rusia di akhir masa pemerintahan Presiden Barack Obama.