Sidang etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang menghadirkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto pada Senin, 7 Desember 2015 lalu, berlangsung tertutup. Anggota Fraksi Hanura Dadang Rusdiana mengatakan, saat persidangan baru dibuka, hanya 3 fraksi dari 10 fraksi anggota MKD yang menginginkan sidang berlangsung terbuka.

Hanya Nasdem, Fraksi Hanura, dan Demokrat yang menginginkan sidang terbuka. Saya dapat laporan dari anggota kami di MKD, Pak Sarifuddin Sudding, ucapan pria yang akrab disapa Darus.

Anggota Komisi X ini menyesalkan jalannya sidang politikus Partai Golkar itu digelar tertutup. Menurut dia, tertutupnya sidang itu justru semakin mengundang keraguan masyarakat. Apalagi, sebelumnya sempat beredar isu penyuapan untuk mengamankan sidang Setya Novanto. Pernyataan ini dipertanyaan kenapa dilaksanakan tertutup? Apalagi, seorang Pak Junimart dikabarkan bilang ada yang mencoba menyuapnya Rp 20 miliar.

Untuk itu, Darus berharap jika ada sidang lanjutan MKD terhadap Setya Novanto agar dilaksanakan secara terbuka. Dengan begitu, masyarakat Indonesia tidak curiga dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap MKD. Kalau kita di MKD, Pak Sudirman Said sidangnya terbuka, harusnya Setya Novanto juga terbuka, tegas ucap Darus.

Menteri ESDM Sudirman Said pada Senin, 16 November lalu melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR atas dugaan pelanggaran etika. Sudirman melaporkan lantaran Setya diduga melakukan pencatutan Presiden dan Wakil Presiden terkait dengan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.

Dalam persidangan itu, Ketua DPR Setya Novanto membantah tudingan tersebut dengan menyatakan rekaman yang dilakukan terhadapnya merupakan tindakan ilegal. Dia mengaku tidak pernah bertemu dengan Sudirman Said. Namun, dia mengaku pernah bertemu pejabat PT Freeport Indonesia.

Sebelum menghadirkan Setya Novanto, MKD telah melakukan 2 kali sidang terbuka dengan menghadirkan Sudirman Said dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.