Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, pemerintah akan bergerak cepat melaksanakan kebijakan reforma agraria, termasuk di perkebunan kelapa sawit. Kebijakan lain turut memperkuat standar ISPO yang wajib dipenuhi seluruh perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit yang ada di Indonesia.

Darmin mengatakan, dari seluruh tanaman yang menghasilkan minyak, produktivitas paling besar di dunia adalah kelapa sawit. Indonesia merupakan salah satu negara terbesar pengekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) di pasar global, dengan jumlah ekspor mencapai sekitar US$ 17 miliar di 2016.

Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit telah berhasil menerapkan kebijakan biodiesel 15 persen dan 20 persen, sehingga tidak hanya harga CPO yang bergerak naik, tapi juga Tandan Buah Segar (TBS) ikut merangkak naik.

"Banyak negara di dunia yang cemas melihat sawit, termasuk dari Indonesia. Kemudian lahirlah kampanye untuk memojokkan sawit Indonesia. Semua ikut-ikutan secara tidak proporsional menyalahkan kelapa sawit," papar Darmin di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (2/2/2017).

Lebih jauh Ia menjelaskan, kelapa sawit Indonesia mulai banyak diolah atau dihilirisasi. Sehingga kelapa sawit makin menjadi andalan dan kebanggaan produk ekspor Indonesia, selain kopi dan komoditas lain.

Tidak ingin nama kelapa sawit tinggal sejarah, Darmin mengungkapkan, pemerintah mulai bergerak cepat melakukan berbagai upaya. Pertama, membangun mekanisme pembibitan dan bertekad untuk melakukan peremajaan kebun kelapa sawit milik rakyat. Targetnya, kata Darmin tahun ini, program peremajaan harus segera dilaksanakan.

"Kita kombinasikan program ini dengan program Kementerian Pertanian dan dunia usaha. Sinergi harus dijalankan demi tetap berjalannya industri kelapa sawit nasional," ujar Darmin.

Kedua, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan ekonomi berkeadilan. ‎Salah satunya reforma agraria membenahi kelapa sawit. Menurutnya, banyak status tanah yang masih belum jelas apakah itu perkebunan rakyat ataupun perusahaan.

"Kita harus mencari solusinya sebab banyak kebun rakyat dan perusahaan yang status tanahnya belum jelas. Kita juga akan terapkan semua Pabrik Kelapa Sawit (PKS) harus memberi TBS dari rakyat, memperkuat ISPO, standar perkebunan kelapa sawit ditingkatkan," terang Darmin.

Dengan dilakukannya upaya tersebut, ucapnya, tidak ada alasan lagi bagi kalangan dunia untuk terus menyuarakan kampanye hitam bagi produk CPO Indonesia. "Kita tidak mau jadi pecundang. Kita mau berdiri tegak menghadapi persaingan. Standarisasi akan dikaitkan dengan benar di bidang kelapa sawit, kita sudah punya kerangkanya," dia memaparkan.

Darmin berjanji, Peraturan Presiden mengenai reforma agraria termasuk di perkebunan kelapa sawit akan diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk kemudian bisa segera dilaksanakan. "Saya optimis 1-2 tahun ke depan Indonesia akan menjadi negara penghasil kelapa sawit yang berstandar tinggi. Tidak lagi bisa dipojokkan oleh pihak lain, karena kita juga akan mengurangi dan mencegah kebakaran hutan yang dikaitkan ‎dengan kampanye hitam," Ujar Darmin.

"Kita juga mesti memperjuangkan dan mengkampanyekan kelapa sawit Indonesia di dunia internasional. Mempromosikan penggunaan produk kelapa sawit di negara-negara berkembang, seperti India, Pakistan, termasuk China. Kita juga harus bekerja sama memperkuat produk andalan dan kebanggaan kita, kelapa sawit," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPDP Kelapa Sawit, Bayu Krishnamurti mengutarakan, program BPDP‎ yang berlum berhasil dijalankan dengan baik merupakan peremajaan kebun.

"Kompleksitas kegiatan pengembangan dan peremajaan di daerah ternyata tidak sederhana. Kita perlu mencari terobosan, tapi dalam waktu dekat peremajaan akan dilaksanakan. Sumatera Selatan sudah mengambil langkah peremajaan kebun kelapa sawit," lanjut Bayu.