Rieke Diah Pitaloka mengatakan bahwa ada indikasi perdagangan orang ke Arab Saudi berkedok pengiriman TKI.

“Terindikasi tetap terjadi pengiriman ke Timur Tengah, khususnya Saudi untuk dipekerjakan diperorangan. Salah satu kasus yang terjadi adalah dugaan TPPO yang dilakukan oleh perusahaan TTCo (Team Time for Recruitmen for Domestic Worker) yang di Jeddah,” ujar Rieke dalam konferensi pers bertema “Mendukung Pemerintah Jokowi Bongkar Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI ke Saudi” di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (30/01/2017) kemarin.

Menurut Anggota Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) DPR RI, pengiriman ini menurut dia bertentangan dengan KepMen ketenagakerjaan No.260/2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah. Bahwasanya larangan tersebut berlaku di 19 negara seperti Arab Saudi, Aljair, Bahrain, Irak, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman, Yordania sejak 1 Juli 2015. KepMen ini tidak berlaku bagi TKI yang masih bekerja pada saat KepMen ini diberlakukan hingga berakhirnya perjanjian kerja.

Politisi PDI Perjuangan ini menduga perusahaan TTCo melakukan TPPO karena pengiriman TKI ke Arab Saudi terjadi setelah KepMen berlaku. Alih-alih ikuti peraturan, pada 25 Februari 2016 ada penerbitan visa dari Jakarta untuk 690 orang, sedangkan 2 Mei 2016 dikeluarkan visa untuk 999 orang. “Berdasarkan penelusuran sementara, visa yang diajukan sebanyak 1.698 orang oleh pihak TTCo ke Kedutaan Saudi di Jakarta,” papar anggota Komisi VI DPR ini.

Oleh karena itu, lanjut Rieke, ada indikasi kuat visa tersebut dikeluarkan tanpa menggunakan perjanjian kerja yang dilegalisir oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, Kamar Dagang Arab Saudi dan Kedutaan/Konsulat di Arab Saudi. “Hingga saat ini, ada sekitar 45 TKI yang berada di penampungan milik TTCo di daerah Obhur, kota Jeddah. Menurut informasi dari jaringan di Saudi, pada tanggal 26 Januari 2016 pihak KJRI telah melakukan penggerebekan bekerja sama dengan kepolisian setempat. Saat ini KJRI sedang menunggu pembebasan 45 TKI yang ditahan untuk dimintai keterangan,” tandasnya.

Selain Rieke, hadir dalam konferensi pers itu dihadiri oleh perwakilan dari Serikat Buruh Migran Indonesia Hariyanto, Lingkaran Aku Cinta Indonesia Nurhalimah, perwakilan dari Jaringan Buruh Migran Savitri Wisnu, Solidaritas Perempuan Risca, dan anggota Timwas TKI DPR RI FPDIP Abidin Fikri, serta Masinton Pasaribu.

Rieke kemudian membacakan pernyataan sikap bersama. Berikut pernyataannya adalah sebagai berikut:

1. Kami, mengapresiasi langkah Pemerintah yang telah mencabut ijin 41 PPTKIS, termasuk yang bekerja sama dengan TTCo. Kami mendukung Pemerintah untuk melanjutkan kebijakan yang lebih tegas dan melindungi TKI dan keluarganya dengan mengacu pada UU No.21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sehingga pencabutan ijin, bukanlah langkah final dari Pemerintah. Sesuai dengan perintah UU tersebut, jelas harus ada sanksi hukum pidana penjara, denda, dan administratif sehingga mampu memberikan efek jera kepada pelaku (baik perorangan, korporasi, maupun terhadap oknum penyelenggara negara).
2. Kami akan berjuang bersama agar dalam Revisi UU No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI, UU No.21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi konsideran, sehingga UU yang baru secara tegas dan jelas menjadi dasar hukum terkait TPPO yang berkedok pengiriman TKI.
3. Sambil menunggu proses Revisi terhadap UU 39/2004, Kami mendukung Menakertrans untuk mencabut Kepmen 260/2015, dan segera mengeluarkan Kepmen yang lebih sesuai dengan perintah pasal 27 UU 39/2004. Sehingga penghentian pengiriman TKI bukan terbatas pada TKI yang dipekerjakan pada perorangan”. KepMen harus lebih tegas sesuai perintah UU melarang pengiriman TKI ke negara yang tidak mempunyai perjanjian tertulis dengan RI dan sistem hukumnya tidak melindungi pekerja migran.
4. Kami mendukung Pemerintah Jokowi untuk membongkar praktek TPPO berkedok pengiriman TKI, sekaligus melahirkan UU yang benar-benar melindungi TKI.
5. Kami memohon Pemerintah Jokowi untuk segera menyelamatkan 45 orang yang berada di TTCo dan mengevakuasi mereka ke KJRI Jeddah, mendukung KJRI Jeddah mendampingi pemeriksaan oleh kepolisian setempat, membantu pemulangan ke Indonesia, menjamin keselamatan para korban hingga kembali ke keluarganya.