Pemerintah sedang redam daya kritis masyarakat dalam penanganan isu hoax



( 2017-01-20 06:09:07 )

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono, menilai pemerintah belakangan ini tampak mulai panik. Berita dalam penanganan hoax adalah salah satu contoh yang berdampak pada meredamnya daya kritis masyarakat.

"Pemerintah belakangan ini memang panik dengan merilis banyak kebijakan soal penanganan hoax ini yang bisa meredam daya kritis masyarakat. Misalnya, tuduhan makar ke Rachmawati dan kawan-kawan itu sudah merampas hak mengkritisi kepada pemerintah,” kata Ferry dalam keterangan persnya beberapa waktu lalu.

Pemerintah sedang menggalakkan dalam memberantas isu hoax yang beredar di masyarakat. Salah satu langkah pemberantasan yang dilakukan adalah dengan membuat Badan Siber Nasional. Selain akan membentuk lembaga tersebut, pemerintah juga akan menangkal informasi yang menganggu kedaulatan negara, pemerintah akan memblokir situs yang dianggap dapat memecah belah NKRI.

Ferry menyatakan, masyarakat lewat media sosial dianggap sebagai bentuk alternatif media perlawanan. Ia bersikeras untuk melawan kebebasan berpendapat. Sebab, masyarakat banyak yang beranggapan kalau media merupakan arus utama yang sangat rentan dikuasai dan dimonopoli pemerintah. "Media sosial itu media alternatif perlawanan efektif. Banyak media mainstream saat ini telah dikuasai pemerintah," katanya.

Ia menuturkan permasalahan hoax sebenarnya bisa langsung segera ditangani tanpa membuat pembungkaman yang berlebihan. Semisal sumbernya bisa langsung dilacak baik dari penyebar hoax maupun pemilik akun yang bersangkutan. "Hoax itu sebenarnya persoalannya bisa langsung tertangani. Sumbernya juga bisa di-trace baik dari penyebar maupun pemilik akun terkait," ujar Ferry.

Politisi dari Partai Gerindra ini menyatakan pemerintah terkesan seperti ada yang sedang disenyembunyikan. Seharusnya pemerintah mampu menoptimalkan instrumen yag ada. Padahal ada instrumen yang dimiliki pemerintah sebenarnya cukup untuk menangkal hoax, seperti adanya intelejen, media, data statistik, dan lain sebagainya.

“Kebenaran dari sebuah pembenaran kalau dimonopoli oleh pemerintah itu terkesan memang pemerintah cenderung ada yang sedang disembunyikan atau ada suatu kesalahan. Tapi kemudian disalahkan semua. Sikap kritis kita harus didorong,” katanya mengakhiri.