Banyaknya berita-berita palsu untuk memperdaya masyarakat agar percaya sesuatu hal atau yang biasa disebut dengan berita hoax di situs-situs dan media sosial, menjadi pembicaraan hangat akhir-akhir ini. Dari sekian banyak sasaran berita palsu, pemerintah merasa kerap menjadi target hoax terutama terkait kebijakan yang dianggap tidak sensitif.

Wakil Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris menilai, berita hoax semakin mudah diramu saat instansi pemerintah tidak satu suara atau memberikan informasi yang berbeda-beda terhadap sebuah kebijakan atau dalam menjawab sebuah isu.

Publik, katanya, semakin menganggap hoax sebuah kebenaran jika pemerintah lamban dan tidak responsif mengklarifikasi berbagai isu dengan data dan fakta yang komprehensif. Misal, soal maraknya TKA Illegal. “Makanya jika ingin hoax tidak merajalela menghantam pemerintah, kabinet harus responsif menjawab isu. Pemerintah punya semua sumber daya, masak kalah dengan komplotan pembuat hoax,” ujar Fahira di Jakarta pada Rabu (18/01/2017).

Senator asal DKI Jakarta ini mengungkapkan, berita hoax yang menjadikan pemerintah sebagai sasaran sebenarnya juga terjadi pada pemerintahan sebelumnya, tetapi tidak seramai sekarang ini. Saat ini pembuat dan penyebar info hoax menemukan momentumnya karena pemerintah secara tidak sadar tidak rajin ‘memberi umpan’. Lebih lanjut, Fahira memandang situasi terutama di awal pemerintahan dimana kabinet sering gaduh, menteri saling hardik di media massa. Ditambah seringnya kebijakan kontroversi diambil seperti proyek kereta cepat atau pengangkatan menteri yang kewarganegaraannya bermasalah, maka kemudian menjadi ladang isu bagi para pembuat berita hoax.

Selain itu, seringnya terjadi saling lempar tanggung jawab terhadap sebuah kebijakan atau peristiwa seperti penyebaran vaksin palsu, kemacetan mudik lebaran di pintu Tol Brebes Timur (Brexit), isu serbuan TKA Illegal, dan kebijakan kenaikan pengurusan administrasi kendaraan bermotor. Selain itu, lemahnya menajemen isu dan komunikasi krisis pemerintah, juga menjadi pangkal mudahnya sebuah kebijakan dan peristiwa dijadikan materi berita hoax. “Kalau pemerintah tidak rajin ‘beri umpan’, maka penyebaran berita hoax bisa efektif dicegah. Jadi pencegahannya bukan sekedar mengancam menindak tegas atau menjerat pidana penyebar hoax”

“Hoax akan tetap ada selama ada kesenjangan yang menganga antara kebijakan atau tindakan pemerintah dengan ekspektasi publik. Dan publik akan mempercayai informasi yang tidak benar jika pemerintah lamban menjawabnya dengan fakta. Selain itu pemerintah juga harus jelas membedakan mana kritik mana hoax,” tukas Fahira.

Diapun menambahkan, maraknya hoax selama dua tahun ini juga membuktikan banyak pekerjaan rumah bidang komunikasi publik yang harus dibenahi oleh pemerintahan. Ketiadaan orkestrasi dalam menanggapi sebuah isu dan peristiwa akan menjadi batu sandungan dalam memberikan informasi yang baik dan menenangkan publik. “Ingat, sebuah pemerintahan yang pejabat publiknya gagal mengelola informasi publik, tidak mampu menginformasi hal yang baik kepada publik dengan cara yang baik juga, maka akan terus dibayangi persepsi publik yang negatif,” katanya mengakhiri.