Menteri BUMN Rini Soemarno merasa heran dengan adanya isu mengenai‎ akan adanya CEO atau direktur utama (dirut) BUMN yang berasal dari warga negara asing (WNA).

Menurutnya, dirut BUMN yang saat ini menjabat bukan orang biasa. Dia mengaku untuk menjadi orang nomor satu di BUMN harus melalui beberapa tahapan seleksi yang ketat dan harus memiliki kriteria khusus.

"Saya juga tidak tahu kok ada isu seperti itu (CEO BUMN asing) dari mana," tutur Rini ketika diklarifikasi, Senin (16/1/2017).

Untuk menjaga kredibilitas BUMN, Rini menerangkan proses assesment (penilaian) dilakukan dengan beberapa tahap. Tidak hanya melalui internal Kementerian BUMN, namun juga melalui tim independen.

Dengan melibatkan tim independen, maka proses seleksi untuk menjadi pimpinan sebuah perusahaan pemerintah telah sesuai dengan apa yang dilakukan perusahaan-perusahaan milik pemerintah besar pada negara lain.

"Yang jelas Kementerian BUMN itu selalu melewati beberapa proses assesment. Ini tidak mudah dan butuh waktu," tutur Rini.

Sebelumnya, ‎Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku masalah jika BUMN itu harus dipimpin orang asing.

Bahkan, dia membandingkan CEO perusahaan BUMN diisi oleh orang asing dengan kursi pelatih klub sepak bola di Indonesia, salah satunya timnas Indonesia.

“Orang-orang meributkan waktu Presiden bilang sedang memikirkan CEO BUMN orang asing. Lho, pelatih PSSI juga orang asing, kok enggak ribut,” tuturnya di Kantor Kemenko bidang Kemaritiman.

Luhut juga mencontohkan, bos maskapai penerbangan Emirates selama ini dipimpin oleh orang Inggris. Saat ini, maskapai penerbangan tersebut justru menjadi salah satu maskapai yang berkelas internasional.

“Karena dikelola sama dia ternyata lebih bagus. Ternyata jadi world class. Lah, kita bagaimana. Jika terpaksa, ya kita pertimbangkan. PSSI semua enggak ada yang ribut tuh. Malah bilang, carilah pelatih yang paling terkenal dari Eropa. Kita juga boleh dong cari CEO terbaik untuk menangani apa. Kita cari semua alat untuk bisa bikin bagus,” tegasnya.

Luhut menilai, sejatinya isu tersebut justru digunakan sebagai tantangan kepada masyarakat Indonesia supaya bisa lebih baik dibanding orang asing. Rencana mengisi kursi bos BUMN dengan asing, ditandaskannya, tidak ada hubungan dengan semangat nasionalisme pemerintah.‎