Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengajak kepada para Wajib Pajak (WP) agar tidak beramai-ramai ikut program pengampunan pajak atau tax amnesty pada minggu-minggu terakhir periode III berakhir (Januari-Maret 2017). Perilaku masyarakat tersebut dinilai mempersulit petugas pajak maupun WP.

Direktur Perpajakan Internasional DJP, John‎ Hutagaol mengutarakan, jumlah Surat Pernyataan Harta (SPH) yang masuk dalam program tax amnesty dari periode I dan II sekitar 600 ribu SPH. Sementara untuk jumlah WP yang terdaftar mencapai angka 30 juta WP.

"Penyerahan atau penyampaian SPH terbanyak baik pada periode I dan II sama-sama di minggu-minggu terakhir sebelum tax amnesty berakhir. Inilah perilaku dari WP kita," tutur dia saat Diskusi Tax Corner Tren dan Outlook Perpajakan ‎2017 di Kampus UI Salemba, Jakarta, Senin (9/1/2017).

John mengatakan, penyerahan SPH mendekati periode tax amnesty berakhir memang sangat merepotkan pegawai pajak dan WP. Dia menuturkan, wajib pajak repot dan harus rela antre panjang saat mendaftar tax amnesty, bahkan tidak bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal karena pegawai pajak mesti membagi waktu layanan untuk peserta tax amnesty yang lain.

"Buat pegawai pajak juga direpotkan dengan prilaku ikut tax amnesty menjelang akhir-akhir periode, butuh extra effort, apalagi 31 Desember kemarin, pegawai pajak tidak bisa kumpul bersama keluarga merayakan malam tahun baru. Jadi ini yang harus diperbaiki ke depan," papar dia.

John mengimbau kepada para WP agar mendaftar tax amnesty tidak menumpuk menjelang akhir periode atau 31 Maret 2017 sebab al tersebut berbarengan dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) WP Orang Pribadi 2016.

"Karena ada dua event pada periode terakhir tax amnesty dan pelaporan SPT WP OP, pasti membludak WP yang datang ke kantor pajak sehingga pegawai pajak tidak bisa liburan. Kasihan juga, jadi disarankan tidak untuk tidak menumpuk pada akhir bulan," pinta John.