Mukhamad Misbakhun yang merupakan Anggota Komisi XI DPR menyampaikan catatan positif atas kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam mengejar target pendapatan APBN 2016 selama lima bulan terakhir.

“Penerimaan negara meskipun belum mencapai target, tapi kerja Sri Mulyani sudah menunjukkan kinerja yang baik sejak ditunjuk sebagai Menteri Keuangan,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (02/01/2017).

Berdasarkan data yang dimilikinya, penerimaan negara dari sektor pajak secara keseluruhan per 31 Desember 2016 mencapai Rp 1.105 triliun atau sebesar 81,54 persen dari target penerimaan pajak pada APBN Perubahan 2016 sebesar Rp 1.355 triliun. Penerimaan negra secara total tumbuh sekitar 4,13 persen dibandingkan dengan tahun 2015. “Jumlah penerimaan negara itu sudah meliputi amnesti pajak periode pertama dan kedua hingga 31 Desember 2016,” kata Misbakhun.

Politikus Partai Golkar itu merinci, hingga akhir periode kedua amnesti pajak pada 31 Desember 2016, penerimaan dari uang tebusan sebesar Rp 107 triliun. Rinciannya, Rp 103 triliun adalah uang tebusan, Rp 739 miliar dari pembayaran bukti permulaan, serta Rp 3,06 triliun dari pembayaran uang tunggakan penagihan pajak. Sedangkan total dana repatriasi luar negeri yang masuk sebesar Rp 141 triliun. “Dana deklarasi luar negeri sebesar Rp 1.013 triliun dan dana repatriasi dalam negeri sebesar Rp 3.143 triliun mendominasi dana deklarasi yang masuk dalam skema amnesti pajak,” ucap mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu.

Menurutnya, penerimaan negara jika tanpa hasil amnesti pajak, maka jumlahnya baru mencapai Rp 998 triliun. Dalam catatan Misbakhun, angka tersebut sama dengan 73,6 persen dari total target pendapatan sektor pajak dalam APBN Perubahan 2016 yakni Rp 1.355 triliun.

Sedangkan realisasi penerimaan dari bea masuk mencapai Rp 32,5 triliun, yakni setara 97,59 persen dari target Rp 33,3 triliun dalam APBN Perubahan 2016. Kemudian, hasil dari bea keluar mencapai Rp 2,9 triliun atau melampaui target, serta sepadan dengan 119,18 persen dari target pada APBN Perubahan 2016 yakni Rp 2,4 triliun.

Adapun pemasukan dari cukai mencapai Rp 135,62 triliun atau 91,56 persen dari target sebesar Rp 148,12 triliun dalam APBN Perubahan 2016. Rinciannya, Rp 130,18 triliun berasal dari cukai hasil tembakau (CHT), sedangkan Rp 5, 43 triliun dari non-CHT.

Meskipun target penerimaan negara dari pajak dan cukai belum tercapai 100 persen, harus ada apresiasi karena capaian tersebut sudah merupakan hasil kerja keras pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). “Bahkan ada beberapa kantor wilayah pajak yang mampu mencapai 100 persen. Dedikasi pegawai pajak dan bea cukai yang secara sungguh-sungguh bekerja keras untuk tercapai penerimaan negara ini harus diapresiasi oleh negara,” jelas Misbakhun.

Ditambahkan, dengan pencapaian penerimaan pajak dan bea cukai tersebut, maka harapannya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak ada lagi pemotongan tunjangan kinerja kepada pegawai DJP dan DJBC. Serta seluruh jajaran Kementerian Keuangan sebagai bentuk insentif atas dedikasi dan kerja keras mereka mengamankan APBNP 2016.