Said Salahuddin yang merupakan pakar Hukum Tata Negara (HTN) menerangkan bahwa Presiden Joko Widodo hanya semata-mata menyebutkan angka tenaga kerja asing (TKA) asal Cina di Indonesia.

Menurut Said, data yang dipegang oleh Presiden Joko Widodo dengan para asistennya menunjukkan secara jelas adanya ketidakcocokan mengenai jumlah TKA yang masuk ke NKRI. “Untuk membantah isu banyaknya tenaga kerja asing, khususnya yang datang dari China, Presiden perlu menyampaikan data secara lengkap. Tidak cukup hanya dengan menyebutkan jumlahnya saja,” kata Said saat dihubungi, di Jakarta pada Selasa (27/12/2016).

Bahkan, sambung Said, presiden harus lebih transparan dan detail dalam mengungkapkan dimana saja buruh China yang disebutnya berjumlah 21.000 itu bekerja. “Kalau pemerintah mau meyakinkan publik bahwa jumlah buruh China yang bekerja di Indonesia tidak sebesar isu yang berkembang selama ini, ya harus disebutkan dong ke-21.000 orang itu bekerja dimana saja, untuk jenis pekerjaan apa, agen yang mendatangkan mereka ke Indonesia itu siapa, dan seterusnya,” sebut dia.

Menurut Said, data yang terperinci itu penting sekali dibuka sebagai bentuk keterbukaan pemerintah agar publik bisa percaya pada data yang disampaikan Presiden. Sehingga, masih kata dia, kalau ada yang meragukan data itu, mereka bisa langsung cross check ke lapangan. “Dari hasil verifikasi itu nanti pasti akan ada temuan. Nah, hasil temuan di lapangan itu nanti bisa dijadikan sebagai data pembanding bagi pemerintah,” kata Direktur Sinergi masyarakat untuk demokrasi Indonesia (Sigma) itu.

Ia pun berpendapat, jika data yang disampaikan presiden terkait TKA asal China adalah yang berstatus terdaftar resmi masuk di Indonesia. “Saya menduga jumlah yang disebutkan Presiden itu hanya untuk buruh China yang terdaftar alias bekerja secara resmi di Indonesia. Mereka adalah tenaga kerja legal yang memiliki surat keterangan izin bekerja dari Menteri Tenaga Kerja melalui dinas-dinas di daerah,” katanya tegas.