PT Pertamina (Persero) kian agresif mengakuisisi lapangan-lapangan minyak dan gas bumi (migas) di luar negeri yang dinilai sebagai langkah tepat untuk mengamankan pasokan minyak mentah untuk kilang-kilang yang sedang dikembangkan di Indonesia.

Selain dua proyek pembangunan kilang baru, yakni kilang Tuban dan Bontang, Pertamina juga tengah menggarap proyek revitalisasi (refinery development master plan/RDMP) empat kilang, Balikpapan, Cilacap, Balongan dan Dumai dengan investasi total sebesar US$36,79 miliar sampai 2023 mendatang.

Dirgo Purbo, Pengajar Geoekonomi Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), menuturkan biaya pembangunan kilang tidak bisa dilihat hanya dari satu aspek fisik saja, tapi juga harus memasukkan biaya sumber ladang minyaknya.

“Artinya membangun kilang harus mendapat guarantee supply minyak minimal delapan tahun,” ujar Dirgo, Kamis (22/12).

Ia memprediksi, apabila seluruh proyek pengembangan kilang Pertamina selesai tepat waktu. Maka pada tahun 2023 mendatang, kebutuhan minyak mentah untuk diolah menjadi Bahan Bakar Minyak (BBM) di kilang Pertamina menjadi meningkat.

Dirgo mencatat untuk dua kilang baru saja, Pertamina akan menambah kapasitas produksi sebanyak 600 ribu barel per hari (bph). Sementara untuk kilang yang direvitalisasi akan bertambah produksinya sebesar 415 ribu bph.

Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam mengatakan, saat ini perseroan tengah fokus mendapatkan hak pengelolaan dua ladang migas, Ab-Teymoura dan Mansouri di Iran untuk menjamin ketersediaan pasokan minyak mentah kilang yang digarapnya.

“Pada bulan Februari kami masukkan proposal, kemudian yang diminta mereka adalah Pertamina harus bisa menunjukkan kemampuan technical, dan finansialnya harus menarik,” ujar Syamsu.

Kalau proposal diterima Pertamina menargetkan bisa menjadi operator di dua blok yang memiliki jumlah total cadangan sekitar 3 miliar barel tersebut. Skema kerja sama yang akan dilaksanakan nantinya berupa service contract sehingga Pertamina akan mendapatkan bagian dari minyak dan gas yang diproduksi.

“Kami bisa dapat entitlement-nya. Seperti di Irak juga kan service contract, per barel dapatnya sekian,” papar Syamsu.

Firlie Ganinduto, Ketua Komite Tetap Hulu Minyak dan Gas, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, menuturkan proyek kilang-kilang besar positif untuk memenuhi ketahanan energi nasional.

“Namun juga harus dicermati bahwa Indonesia akan menjadi negara importir crude oil lebih besar,” ujar dia.