Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian Ekonomi memprediksi prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan tidak akan jauh berbeda dengan tahun ini. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan bergerak pada tingkatan 5,0%-5,5%.

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) LIPI Tri Nuke Pudjiastuti mengungkapkan, stabilitas dan kondusifitas politik nasional dan daerah harus dijaga karena menjadi determinan kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Khususnya dalam menjaga iklim investasi nasional.

Sedangkan pada tingkat global, kembali keluarnya Indonesia dari keanggotaan negara-negara pengekspor minyak (OPEC) menjadi tantangan baru yang harus dihadapi, katanya di Gedung LIPI, Jakarta, Rabu (14/12/2016).

Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Agus Eko Nugroho mengungkapkan, adanya ekspektasi suku bunga global yang rendah, sebagaimana disampaikan dalam World Economic Outlook International Monetary Fund (IMF) pada Oktober 2016, akan memberikan keuntungan bagi negara-negara berkembang terutama dalam bentuk aliran modal masuk. Ini tentu akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai negara berkembang, jelas dia.

Sementara, kondisi ketidakpastian di Eropa setelah Brexit, ketidakpastian arah kebijakan ekonomi Amerika Serikat (AS) dengan presiden terpilih, perlambatan ekonomi China, serta dinamika harga komoditas akan menjadi tantangan eksternal yang perlu diperhitungkan para pengambil kebijakan dalam menggerakan perekonomian, lanjut Agus.

Pihaknya juga menyoroti dari sisi politik nasional dan lokal, telah terjadi peningkatan kinerja demokrasi di Indonesia secara kuantitas. Namun, secara kualitas gerak perjalanan transisi demokrasi di Indonesia berjalan sangat lambat. Sehingga, Indonesia masih berada pada posisi atau kategori demokrasi prosedural.

Hal ini ditunjukkan antara lain oleh semakin meningkatnya kebebasan sipil, namun masih banyak diekspresikan dengan cara-cara anti demokrasi seperti demonstrasi dengan kekerasan dan pemaksaan kehendak, ungkap Agus.

Di sisi lain, lembaga demokrasi belum berperan secara memadai. Akibatnya, meski kebebasan sipil meningkat, namun peran lembaga demokrasi sebagai saluran hak politik masyarakat cenderung tersumbat. Kondisi ini baik secara langsung dan tidak langsung memengaruhi iklim investasi dan kinerja ekonomi, ujarnya.