Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengaku merasa bangga terhadap kinerja seluruh jajaran Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) selama 2 tahun ini. Kerja keras ini mampu membawa KKP mencetak prestasi dan popularitas paling baik dibanding Kementerian/Lembaga lain, mulai dari menteri sampai departemennya.

"Prestasi dan popularitas KKP mulai dari menteri sampai departemennya memang paling top. Kita berhasil meraih beberapa insentif dan penghargaan dari Presiden dan Menteri Keuangan (Menkeu) secara administrasi, kita dapat award," jelas Susi saat Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di kantornya, Jakarta, Kamis (8/12/2016).

Di balik prestasi yang luar biasa tersebut, tutur Susi, seluruh jajaran KKP harus jujur pada diri sendiri, mengevaluasi apakah pujian dan penghargaan tersebut betul-betul sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan.

"Kita bisa busung dada karena menganggap sudah bantu negara ini menuju ekonomi yang lebih baik, tapi apakah pujian dan penghargaan itu sudah betul-betul sesuai dengan yang seharusnya. Ukuran seharusnya ini, cuma kita yang tahu," terang dia.

Menteri Susi memberitahukan, bahwa perlambatan ekonomi tengah berada di depan mata sehingga harus menjadi kewaspadaan seluruh masyarakat, termasuk pemerintah. Harapan besar untuk mendorong perekonomian nasional, sambungnya, dengan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan benar, karena stimulus ekonomi berasal dari APBN.

‎Susi yang dijadwalkan pada hari ini menyerahkan DIPA 2017 kepada seluruh unit eselon di lingkungan KKP. Saat acara ini, dia menyampaikan beberapa pesan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), bahwa DIPA harus dipakai sebagai motor penggerak kegiatan ekonomi masyarakat.

"Saat ini, situasi ekonomi Indonesia di 2017 menurut penjelasan Menkeu, terdapat defisit lebih dari Rp 300 triliun di APBN tahun depan. Jadi kita mengawali rencana dengan defisit, sehingga saya minta anda menggunakan nurani dan berpikir jika program tidak benar, tidak akan betul, kurang bermanfaat, sebaiknya stop rencana pemakaian anggaran itu," tandas Susi.

"Kita hold, lalu evaluasi di tahap I apakah ada alokasi lain yang lebih bermanfaat, lebih benar dan bisa dipertanggungjawabkan. DIPA diserahkan bukan untuk menghabiskan anggaran tanpa pertanggungjawaban dengan benar dan bermanfaat‎," ungkap Menteri Susi.