Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ma’ruf Amin, memelopori dialog nasional untuk memfasilitasi komunikasi seluruh elemen bangsa. Dialog nasional ini, menurut Ma’ruf Amin yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini, guna menghindari kecurigaan-kecurigaan, prasangka yang justru bisa membuat salah paham. “Ada praduga-praduga yang tidak tepat. Ini tidak baik jika terus didiamkan karena berpotensi memecah persatuan seluruh elemen bangsa. Jadi perlu dibangun komunikasi semua pihak,” katanya di Jakarta, Selasa (29/11).

Dialog nasional tersebut diharapkan bisa terselenggara setelah Aksi Super Damai 212 yang disepakati berlangsung di Lapangan Monumen Nasional (Monas) dengan kegiatan Shalat Jumat berjamaah, dilanjutkan dengan zikir. Menurutnya, perlu ada konsensus kembali untuk membela NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Ma’ruf mengingatkan kepada semua pihak agar agama tidak dipahami secara eksklusif dan ekstrim.

Di sinilah menurutnya peran tokoh-tokoh agama untuk melihat secara objektif Indonesia yang beragam agar lebih bisa moderat, dan tentu saja tanpa harus mengorbankan ajaran dasar agama. “Agama memiliki posisi penting dan tidak terlepas dari keberadaan Indonesia yang religius,” tutur Ma’ruf.

Dalam konteks Indonesia yang berdasarkan Pancasila, lanjut dia, posisi penting agama diakui dan ada perlindungan terhadap kebebasan beragama, namun harus dipadukan dengan perlindungan terhadap kemurnian agama. “Hal ini berarti bahwa beragama memang harus dijamin, tetapi kebebasan beragama secara menyimpang tidak dapat dibenarkan,” ujarnya.

Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Hery Haryanto Azumi menyatakan bahwa dialog nasional yang digagas oleh Ma’ruf Amin itu penting karena selama ini masyarakat sudah terlalu banyak menerima informasi tidak benar sehingga memicu beragam pandangan yang negatif. “Kita lihat di dunia maya begitu mudah mencaci maki, menghujat. Ini terjadi karena masyarakat disuguhi informasi yang belum tentu benar akibat perbedaan pandangan politik yang tajam. Kondisi ini mengarah pada ketidaksantunan berpolitik,” tambahnya.

Menurut Hery, komunikasi politik tidak bisa dibangun hanya pada entitas politik, tapi juga entitas sosial. Dialog nasional yang digagas Ma’ruf menurutnya adalah upaya merajut kembali komunikasi dengan kekuatan sosial masyarakat. “Ini perlu dirapikan,” kata mantan ketua umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu.