Dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2016 beberapa waktu lalu, Bank Indonesia menegaskan akan menggantikan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) menjadi Surat Berharga Negara (SBN). ‎Kebijakan yang dilakukan jangka panjang ini akan memberikan dampak positif bagi pembangunan.

Pengamat Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Toni Prasetyantono memandang, apa yang dilakukan Bank Indonesia te‎rsebut dinilai sangat tepat. Sebab pemerintah membutuhkan banyak pendanaan demi mempercepat pembangunan infrastruktur.

"Itu sangat positif, karena SBN itu kan dapat disalurkan menjadi pembiayaan pemerintah, misalnya ke infrastruktur, sehingga menjadi lebih produktif," ujar Toni di Jakarta, Senin (28/11/2016).

Investasi yang dilakukan swasta saat ini masih belum bisa diharapkan, model pembiayaan melalui SBN dapat dijadikan sebagai alternatif pemerintah di tengah keterbatasan APBN pada 2017.

Dia menuturkan, dengan digantikannya SBI menjadi SBN mampu mengurangi instrumen Bank Indonesia dalam mengendalikan gejolak nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. ‎"Tetapi pada saat ini terlihat prioritas pendanaan proyek pemerintah lebih dibutuhkan daripada operasi menyerap rupiah," ujar Toni.

Toni menambahkan, kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia ini dampaknya akan terlihat paling cepat mulai 2018.

‎Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembiayaan, Pengelolaan dan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan juga menyambut baik terkait kebijakan Bank Indonesia yang ingin mengganti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ke Surat Berharga Negara (SBN) sebagai instrumen moneter.

"Kami sambut baik Bank Indonesia gunakan SBN kita sebagai operasi moneter. Sebab SBN yang dipegang BI masih di bawah jumlah ideal dalam melakukan operasi moneter," ujar Robert.

Menurutnya, BI dapat lebih mudah melakukan stabilisasi dengan SBN dibanding dengan penggunaan SBI.

"Jadi jika ada outflow BI tidak segan-segan beli SBN karena mereka masih kurang dan butuh. Dan jika ada instability mereka bisa lakukan intervensi di pasar SBN karena menjadi instrumen moneter," jelasnya.‎