Pemerintah Indonesia harus bisa mendorong negara-negara ASEAN untuk menghentikan konflik yang menimpa etnis Rohingya dan menegur pemerintah Myanmar karena konflik itu terus terjadi, kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari. “Saya mendorong Menteri Luar Negeri dan Presiden RI melakukan diplomasi dan mengambil langkah-langkah tertentu untuk memperingatkan Pemerintah Myanmar serta menggalang negara-negara ASEAN untuk berperan aktif dalam mengakhiri konflik terhadap Muslim Rohingya,” kata Abdul Kharis di Jakarta, Kamis (24/11).

Hal itu ditegaskannya yang menyayangkan tindakan aparat Myanmar karena telah melakukan penggusuran dan pembakaran perkampungan Muslim terhadap etnis Rohingya di utara Rakhine. Abdul Kharis menegaskan, tindakan tersebut telah melanggar hak asasi manusia (HAM) sehingga Pemerintah Indonesia harus cepat merespon konflik tersebut.

Hal itu menurut dia, selain sebagai negara yang bermayoritas muslim, Indonesia merupakan negara yang berperan serta dalam melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. “Komisi I DPR RI memutuskan dalam waktu dekat akan mengundang Kemenlu dan mendorong Indonesia dapat terus berperan untuk menyelesaikan konflik kemanusiaan yang berkepanjangan,” ujarnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan Pemerintah Indonesia telah menyampaikan sikapnya terkait kekerasan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine kepada pemerintah Myanmar. Arrmanatha menuturkan bahwa Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Myanmar, pada Senin (21/11).

Dalam kesempatan itu menurut Artmanatha, Menlu Retno menyampaikan keprihatinan atas peristiwa kekerasan yang terjadi. “Bu Menlu sudah bicara dengan Menlu Myanmar, menyampaikan pandangan indonesia yang intinya keprihatinan atas kekerasan yang terjadi,” ujar Arrmanatha, di Jakarta, Rabu (23/11).

Menurut Arrmanatha, Menlu Retno juga menyampaikan harapan pemerintah agar Myanmar bisa memulihkan situasi dengan cepat. Selain itu, Indonesia menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga Myanmar, tidak terkecuali warga muslim minoritas.