Ketua MPR Zulkifli Hasan tidak mempersoalkan terkait penggantian kursi Ketua DPR yang kini dijabat oleh Ade Komarudin. Menurut dia, urusan penggantian kursi Ketua DPR tersebut merupakan urusan Partai Golkar.

"Kalau soal DPR itu kan masing-masing. Kalau Partai Golkar, ya itu menjadi urusan internalnya Partai Golkar," tutur Zulkifli Hasan atau Zulhas saat berada di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, (22/11/ 2016).

Zulhas menerangkan, penggantian kursi Ketua DPR sebenarnya telah ditetapkan dalam undang-undang. Secara garis besar, lanjut dia, partai politik yang mempunyai kewenangan mengganti posisi Ketua DPR.

"Iya DPR sebagai lembaga kemudian sebagai kader Golkar itu kan hal yang berbeda, UU kan mengatur begitu. Anggota DPR dari partai tersebut kan hak pribadi partainya. Jadi itu internalnya Golkar lah," terang Zulhas yang juga menjabat Ketua Umum Partai Amanat Nasional.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid menyebut kalau surat pergantian Ketua DPR dari Ade Komarudin kembali ke Setya Novanto akan segera dikirim ke pimpinan DPR. Hal tersebut dilakukan supaya Parlemen bisa memproses lebih lanjut pergantian tersebut.

"Untuk surat sampai saat ini belum. Saya rasa sesuatu hal lebih cepat lebih bagus kan. Kalau sesuatu tersebut untuk tujuan lebih besar, lebih cepat lebih baik," tutur Nurdin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/11/2016).

Ia juga menjelaskan, walaupun keputusan mengembalikan kursi Ketua DPR pada Setya Novanto sudah diambil pada hari Senin, 21 November lalu, namun masih ada yang perlu dilakukan. Alhasil, surat belum dikirimkan ke pimpinan.