Otoritas Jasa Keuangan (OJK) siapkan strategi penguatan good governance dengan pendekatan etika. Otoritas menilai tantangan industri keuangan ke depannya akan semakin beragam dan hal tersebut membutuhkan integritas individual SDM pelaku industri. Aturan yang terlalu ketat juga dinilai akan mematikan perkembangan ekonomi berbasis digital yang sedang berkembang.

Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Ilya Avianti mengatakan untuk membangun kualitas good governance tidak cukup hanya melalui tataran formal/legal, struktural, dan administratif. Semuanya secara bersama harus kembali pada esensi dan jiwa (roh) substansi good governance, yaitu dengan menggunakan pendekatan principle based dalam penerapannya.

“Semua perusahaan punya budaya kerja sendiri. Kami ingin seperti di Inggris yang pendekatannya berbasis prinsip (principal based) dan bukan berbasis aturan. Meskipun aturan sudah berkembang, tapi pelanggaran akan terus muncul. Aturan yang terlalu ketat juga bisa menghambat pertumbuhan industri ini, khususnya untuk digital economy yang sekarang sedang naik daun,” ujar Ilya dalam jumpa pers di Jakarta.

OJK dibentuk dengan tujuan mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil melalui kegiatan sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan tersebut, OJK bersama-sama dengan stakeholders bidang governance secara rutin menyelenggarakan acara Risk & Governance Summit (RGS) sejak tahun 2013.

Acara ini adalah forum tahunan yang menjadi tempat berkumpulnya stakeholders di bidang GRC (governance, risk management, compliance, quality management, internal audit, komite audit, dan lain-lain). RGS sebagai media untuk berbagi pengalaman, update peraturan dan best practices terakhir. Juga sebagai media untuk membangun komitmen, strategi, dan inisiatif baru dalam mengakselerasi peningkatan efektivitas good governance.

Tahun ini, RGS akan diselenggarakan pada tanggal 29 November 2016 di Djakarta Theater yang mengambil tema “Ethical Governance: The Soul of Sustainability”. Tema ini dipilih dengan maksud untuk menyegarkan kembali kesadaran bersama bahwa menerapkan good governance akan sangat ditentukan oleh kemampuan kita menjaga nilai etik, sebagai jiwa (roh) dari good governance.

“Kami meyakini untuk membangun kualitas good governance tidak hanya menjadi tanggung jawab dan kewenangan otoritas, pejabat, tokoh, dan institusi formal namun melainkan menjadi tanggung jawab kita bersama. Melalui RGS 2016 ini kita berharap dapat membangun komitmen, strategi, dan inisiatif bersama di antara seluruh pemangku kepentingan dan juga generasi muda melalui penguatan leadership dalam ethical governance untuk menjamin sustainability,” tambahnya.

RGS 2016 akan dibuka oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad dengan menghadirkan pembicara utama Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati. Pembicara lainnya adalah Direktur Utama PT. Pertamina (Persero), Dwi Sutjipto, Bupati Tegal, Enthus Susmono, Bupati Banyuwangi, Azwar Anas, dan dokter spesialis anak dan konsultan sub spesialis Gastrohepatologi, dr. Purnamawati. Acara ini dipandu oleh Zainal Arifin Muchtar dan Najwa Shihab.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, RGS 2016 ini diawali dengan penyelenggaraan RGS Workshop: Menyemai Governance Kaum Muda yang dilaksanakan pada tanggal 21-22 November 2016. Workshop diikuti oleh 47 mahasiswa berprestasi dan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari 12 Perguruan Tinggi di Jabodetabek, Serang dan Bandung.

Dalam workshop ini, para mahasiswa mendapatkan tambahan wawasan tentang governance dan edukasi anti korupsi dari para pakar di bidang governance. Narasumbernya yaitu Anggota Komite Nasional Kebijakan Governance/KNKG, Dr. Antonius Alidjojo, Deputi Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, Dr. Pahala Nainggolan, dan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Hamdan Zoelva.