Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menegaskan keyakinannya bahwa defisit anggaran sampai akhir 2016 masih mengarah ke 2,7 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Perkiraan ini memang merenggang dari perkiraan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 yang berjumlah Rp 296,7 triliun atau 2,35 persen dari PDB.

"Perkiraan defisit 2,7 persen masih belum ada perubahan," ujar Sri Mulyani ketika ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Senin (7/11) petang.

Ia mengutarakan, pemerintah memperkirakan adanya percepatan belanja di kuartal IV setiap tahunnya. Tak ayal, pemerintah sudah mengantisipasi jika defisit makin melebar sejak bulan lalu.

"JIka diperhatikan, pada kuartal terakhir, jalan satu bulan Oktober ini, defisitnya tentu akan meningkat karena hal tersebut merupakan tempat di mana belanja mengalami percepatan dan itu sesuai dengan yang kita ekspektasikan," tuturnya.

Defisit Oktober

Di sisi lain, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengkonfirmasi pelebaran defisit bulan lalu dibanding realisasi defisit pada bulan September 2016.

"Defisit per 31 Oktober Rp 268,9 triliun atau 2,1 persen dari PDB," ujar Askolani.

Kalau dibanding dengan posisi bulan sebelumnya, realisasi defisit fiskal ini memang melebar. Tercatat, defisit fiskal per 30 September 2016 baru mencapai Rp 224,3 triliun (1,79 persen PDB) atau 75,3 persen dari perkiraan defisit APBNP 2016.

Namun demikian, realisasi ini lebih rendah dibanding dengan posisi yang sama pada tahun lalu yang tercatat Rp 284 triliun atau sekitar 2,4 persen dari PDB.

Askolani mengutarakan, realisasi pendapatan negara per akhir Oktober tercatat sebesar Rp 1.186,2 triliun atau 66,4 persen dari target Rp 1.786,2 triliun. Sekitar Rp 870, 95 triliun diantaranya didapat dari penerimaan pajak.

Sementara itu, realisasi belanja negara yang terdiri dari belanja pemerintah pusat dan Transfer ke Daerah serta Dana Desa - telah mencapai Rp 1.455,1 triliun atau 69,9 persen dari target Rp 2.082,9 triliun.

Jika dijabarkan, realisasi belanja pemerintah pusat diinformasikan sebesar Rp 857 triliun atau sekitar 65,6 persen dari target Rp 1.306,7 triliun. Komponennya terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 481 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp 376 triliun.

Lalu berikutnya, realisasi penyaluran TKDD per 31 Oktober 2016 tercatat sebesar Rp598,1 triliun atau 77,04 persen dari pagu alokasi Rp 776,3 triliun.

"Secara nominal, realisasi TKDD itu lebih tinggi Rp 43,8 triliun dari realisasi periode yang sama pada tahun 2015, Rp 554,2 triliun atau 83,39 persen dari pagu alokasi Rp 664,6 triliun," ujar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso.