Penyelidik Bareskrim Polri akan melakukan pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Markas Besar Polri, Jakarta, Senin (7/11). Pemeriksaan tersebut tidak digelar di kantor sementara Bareskrim yang terletak di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan karena pertimbangan keamanan.

Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto khawatir, jika agenda pemeriksaan Ahok dilakukan di kantor sementara Bareskrim akan memicu atensi massa dan mengganggu aktivitas perkantoran di gedung KKP yang berada di kawasan Gambir, Jakarta Pusat.

"Alasannya keamanan. Karena di sana banyak kantor lain, sehingga di khawatirkan menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Kami di sana (KKP) kan numpang," ujar Ari.

Ari menuturkan, keterangan Ahok dibutuhkan seiring dengan perkembangan proses penyelidikan.

"Masih dilakukan pendalaman. Terkait dengan keterangan-keterangan ahli yang berkembang sehingga perlu adanya pendalaman," tutur Ari.

Kantor Bareskrim yang berada di Mabes Polri saat ini sedang direnovasi. Setiap direktorat harus pindah sementara ke beberapa lokasi. Direktorat Tindak Pidana Korupsi contohnya, berkantor di Gedung Tipikor Jakarta. Dan untuk Laboratorium Forensik mengungsi ke kawasan Kalimalang, Jakarta Timur.

Ahok dilaporkan ke kepolisian karena mengutip surat Al-Maidah dan diduga melakukan penistaan agama saat berdialog dengan masyarakat Kepulauan Seribu, September silam.

Sejak saat itu, gelombang protes mengalir deras kepada Ahok, Presiden Joko Widodo dan Polri. Para penentang Ahok berunjuk rasa di depan Istana Kepresidenan, pada Jumat pekan lalu. Mereka menuntut proses hukum terhadap Ahok dipercepat.

Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menegaskan penanganan kasus Ahok akan terus berjalan sesuai dengan prosedur. Namun, atas instruksi Jokowi, Tito memerintahkan Bareskrim untuk melakukan gelar perkara dalam satu hingga dua minggu ke depan secara terbuka.