Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 telah disetujui oleh Pemerintah dan juga Badan Anggaran DPR. Dalam bentuk anggaran yang telah disetujui tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjanjikan kemajuan ekonomi pada tahun depan yang lebih bermutu.

Menurut Menkeu, sejak pemerintah mengemukakan draft RAPBN ke DPR pada pertengahan Agustus 2016, telah banyak dilakukan perbincangan melalui proses yang panjang dan pendalaman perihal dokumen yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo itu. Mulai dari pandangan fraksi di sidang paripurna hingga pembahasan di Banggar dan komisi-komisi terkait di DPR. “Berdasar pembahasan tingkat pertama ini, pemerintah dan DPR telah menyepakati pokok substansi RUU APBN 2017 itu,” kata Sri Mulyani saat memberikan pendapat akhir pemerintah di Sidang Banggar DPR, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (25/10).

Substansi yang dimaksud antara lain, indikator ekonomi makro pada RAPBN 2017 itu, antara lain, pertumbuhan ekonomi 5,1 persen, tingkat infalsi 4 persen, nilai tukar Rp 13.300 per USD, suku bungan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 5,3 persen, ICP US$ 45 per barel, lifting minyak 815 ribu barel per hari (bph), dan lifting gas 1,15 juta bph. “Dengan indikator itu, pemerintah menilai sudah realistis dan mengikuti perkembangan ekonomi global yang masih penuh tantangan. Serta langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan sustainable,” beber Menkeu.

Selain itu, indikator lainnya seperti defisit RAPBN 2017 sebesar 2,41 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp330,2 triliun yang bersumber pada pendapatan negara mencapai Rp1.750,3 triliun dan belanja negara yang disepakati sebesar Rp2.080,5 triliun. Untuk itu, kata dia, pemerintah akan memaksimalkan potensi penerimaan negara dengan meningkatkan kinerja perekonomian nasional. Serta melakukan reformasi perbaikan di bidang perpajakan. “Sementara di sisi belanja pemerintah dibtahun depan akan efektifkan program prioritas pembangunan serta melakukan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas untuk mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan,” janji Menkeu.

Pemerintah pun, kata dia, akan mencatat semua pandangan serta masukan sepuluh Fraksi DPR, termasuk sikap akhir fraksi yang telah disampaikan anggota fraksi masing-masing. “Pandangam DPR tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam pelaksanaan APBN 2017 dan tentunya tetap menjaga akuntabilitas serta tata kelola atau governance yang baik,” terangnya.

Menkeu pun mengucapakan apresiasinya terhadap seluruh anggota DPR, khususnya dari Banggar yang telah memberikan dukungan dan komitmen selama proses pembahasan RAPBN 2017. Serta terhadap lainnya, Menteri PPN/Bappenas, Menteri Hukum dan HAM, serta Gubernur Bank Indonesia.

“Atas nama pemerintah, kami sampaikan terima kasih kepada Dewan, dan kami menerima serta menyepakati keputusan yang diambil dalam pembicaraan tingkat pertama ini untuk diteruskan di dalam pembicaraan tingkat kedua pengambilan keputusan RUU tentang APBN 2017,” kata Sri Mulyani mengakhiri.