Program besar Trisakti yang dipaparkan dalam Nawa Cita dinilai oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) belum maksimal dijalankan pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, padahal pemerintahan Jokowi sudah berjalan dua tahun pada hari ini, Jumat 21 Oktober 2016.

Nawa Cita tidak berjalan karena banyak mafia dan oknum yang tidak bertanggungjawab yang ingin mengambil keuntungan dari negara sehingga membuat rakyat belum merasakan hadirnya negara untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran. “Kondisi bangsa dan Negara Indonesia pada 2 tahun keberadaan pemerintah Jokowi-JK sangat dipengaruhi oleh mafia-mafia dan oknum yang tak bertanggungjawab yang menggerogoti,” jelas Chrisman Damanik yang merupakan Presidium GMNI dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (20/10).

Keberadaan mafia dan oknum tidak bertanggungjawab ini semakin melanggengkan negara dalam arus neoliberalisme dan kolonialisme serta meneguhkan feodalisme. Mereka berada di setiap sektor sendi-sendi berbangsa dan bernegara, terlebih adanya mafia internasional yang menginginkan keberadaan rakyat Indonesia tetap berada pada status quo.

Chrisman mencontohkan mafia-mafia internasional di bidang ekonomi yang membuat Indonesia terjerat pada lilitan utang luar negeri. Selain itu juga mafia internasional yang di dalangi korporasi transnasional makin membuat Indonesia dalam ketergantungan pada modal asing. “Mafia dan oknum tak bertanggungjawab dalam wilayah migas juga menghambat tata kelola migas menuju kedaulatan energi yang akan digunakan untuk kepentingan nasional dalam menciptakan keadilan sosial,” jelasnya.

Mafia migas terlihat dari ketergantungan ekspor barang mentah dan impor migas yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif pada pemerintahan Jokowi. Anehnya, pemerintah tetap mempertahankan kondisi tersebut atas nama efektifitas dan efisiensi. Ditambahkan dia, mafia dan oknum tak bertanggungjawab dalam wilayah hukum dan pertanahan yang juga mempersulit rakyat untuk mendapatkan hak tanah untuk rakyat dan justru menjauhkan essensi cita-cita proklamasi 1945 dengan membuat reforma agraria palsu.

Mereka melancarkan ketimpangan kepemilikan tanah dan melanggengkan konflik-konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data GMNI tercatat adanya peningkatan konflik agraria. Hingga tahun 2015 kurang lebih 127 konflik agraria telah terjadi dan masih akan terus bertambah. “Mafia dan oknum ini jumlahnya tidak mengalami penurunan, malah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Terlihat peningkatan jumlah pelanggaran yang dicatat oleh KPK tiap tahunnya. Walaupun pada penanganan KPK hanya sebatas tebang pilih dalam bertindak,” urai Chrisman.

Disisi lain, Presidium GMNI mengapresiasi pemerintahan Jokowi-JK dengan upaya penurunan harga BBM yang dilakukan di Papua baru-baru ini. Paling tidak ada keseriusan pemerintahan Jokowi-JK dalam hal keadilan distribusi tiap daerah. Akan tetapi yang harus tetap menjadi perhatian Jokowi adalah tentang keberlangsungan rakyat papua dalam memenuhi kehidupannya. Salah satunya dengan pendidikan yang menjadi alat dalam meretas kemiskinan. “Manusia-manusia dengan otak oportunis atau ingin menang sendiri harus direvolusi mentalnya. Mafia dan oknum ini sudah menjadi duri dalam daging yang akan merusak kedaulatan dan cita-cita bangsa,” kata dia.

“Sudah saatnya revolusi mental menjadi sebuah prioritas utama untuk dilaksanakan dengan menggerakan segenap rakyat Indonesia. Sehingga harapan rakyat Indonesia pada Proklamasi 1945 dapat tercapai,” lanjut Chrisman.