Presiden Joko Widodo menerangkan bahwa dirinya mendapat laporan langsung dari investor tentang masalah perizinan usaha di Indonesia. Jokowi mengatakan, indeks kemudahan berusaha di Indonesia masih jauh sekali dari yang diharapkan.

Jokowi mengaku banyak mendapat aduan terkait rumitnya masalah perizinan. Untuk itu, dia meminta kepada kepala daerah seluruh Indonesia untuk memperhatikan masalah ini dan mencari solusinya.

"Perizinan ini juga masih banyak sekali keluhannya, yang nantinya juga larinya ke pungli, yang larinya akan menghambat investasi di daerah. Saya mengingatkan karena ini banyak juga yang merupakan kewenangan gubernur, bupati, dan wali kota. Saya berikan contoh izin berkaitan dengan manufaktur dan industri," ujar Jokowi ketika mengundang para gubernur seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20-10-2016).

Jokowi menuturkan, dirinya pagi tadi menerima kedatangan beberapa investor untuk Indonesia. Dalam, pertemuan itu, investor mengadu harus mengurus ribuan lembar perizinan untuk berusaha di Indonesia.

"Baru saja tadi pagi Saya bertemu dengan investor. Mereka hitung izin itu hampir 2.000. Lembarnya bisa mencapai 20 ribu lembar. Kalau dari pusat diurutkan sampai ke daerah. Jika terus-menerus seperti ini,investor tidak akan tahan," ujar Jokowi.

"Sehingga indeks daya saing kita, indeks kemudahan berusaha di Indonesia, memang betul-betul masih jauh sekali. Ease of Doing Business, rankingnya masih 109. Sebelumnya 120, kemudian loncat sedikit jadi 109. Malaysia 18 dan Thailand 49. Saya sampaikan berulang-kali supaya kita dapat melihat diri kita sendiri bahwa izin ini harus segera disederhanakan dan disimpelkan," lanjutnya.

Jokowi mengutarakan, rumitnya masalah perizinan ini terjadi di semua tempat dan wilayah. "Di semua tempat ada. Ternyata ada. Untuk mengurus atau mendirikan sebuah industri, apalagi dalam skala yang besar, dari izin yang namanya Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan, dan Dinas Ketenagakerjaan. Nah ini yang membuat semakin ruwet," ujarnya.

"Sekarang saja yang namanya rekomendasi itu bisa menjadi seperti izin. Syarat bisa menjadi izin. Ini yang harus dihilangkan. Saya memberikan contoh, karena tadi pagi keluhannya seperti itu. Mendirikan bangunan, ada parabolanya. Minta izin sendiri urusan parabola. Ada hotel membuat kolam renang, izin sendiri kolam renang. Ada hotel, ada restorannya, izin sendiri untuk urusan restoran," terusnya.

Jokowi menuturkan, jika rumitnya perizinan itu masih terus terjadi, maka Indonesia tidak mungkin dilirik oleh para investor. Akibatnya, Indonesia susah untuk maju.

"Kalau ini tidak dikontrol oleh kepala daerah. Coba Pak Gubernur panggil para kepala dinas. Cek saja mungkin di bupati/wali kota, karena yang bekerja di sana. Syarat bisa menjadi izin. Rekomendasi teknis sudah seperti mengurus izin. Padahal cuma lampiran. Pada saat kita mengajukan itu seharusnya sudah. Sama, di pusat dulu juga sama," tuturnya.

"Mulai pekan depan kita akan fokus di situ, yang syarat bisa menjadi izin, rekomendasi teknis seperti mengurus izin," sambung Jokowi.