Pemerintah menegaskan, kalau rata-rata harga pangan secara nasional mengalami penurunan di kisaran 1,04 persen hingga 3,45 persen sepanjang pekan kedua Oktober 2016 dibanding pada bulan sebelumnya. Penurunan harga tersebut belum termasuk harga cabai yang justru alami pelonjakan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga, diantaranya yaitu bawang merah, bawang putih, daging sapi, minyak goreng, dan telur ayam.

Ia mengatakan, harga bawang merah menurun dari harga sebelumnya Rp 35.500 per Kilogram (Kg) menjadi Rp 35.120 per Kg, bawang putih turun ke harga Rp 36.030 dari harga sebelumnya Rp 36.420 per Kg.

"Daging sapi juga menurun ke harga Rp 113.680 per kilo dari harga sebelumnya Rp 113.970 per Kg. Selain itu minyak goreng dan telur ayam juga mengalami penurunan, masing-masing di harga Rp 11.520 per liter dan Rp 22.400 per Kg," ujarnya di Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Sementara itu, Darmin melanjutkan, dalam sepekan terakhir, harga cabai keriting merah dan cabai merah besar mengalami kenaikan. Harga cabai keriting dan cabai besar nasional melonjak tinggi masing-masing 18,4 persen dan 21,5 persen. Harga cabai keriting sebesar Rp.43.800 per Kg, dan cabai besar Rp.42.950 per Kg, lebih tinggi dibanding dengan harga acuan Rp.28.500 per Kg.

“Pemerintah juga akan fokus pada beberapa produk pangan terutama seperti beras, gula, daging, jagung dan cabai. Terlebih saat ini sedang memasuki musim penghujan,” tutur Darmin.

Saat ini rata-rata pasokan beras ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) pada Oktober 2016 menurun sebesar 13,79 persen dibanding pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Stok beras di PIBC per 13 Oktober 2016 sebanyak 35.719 ton, masih di atas stok normal yaitu 30.000 ton dan diprediksi cukup untuk memenuhi kebutuhan DKI Jakarta selama 15 hari ke depan.

“Perlu antisipasi stok CBP (Cadangan Beras Pemerintah) untuk Oktober hingga Februari 2017 sebab harga cenderung naik. Selain itu juga harus ada stok untuk antisipasi bencana,” ujar Darmin.

Oleh karena itu, Darmin menyetujui penggunaan dana CBP dengan sistem revolving. Khusus untuk pengadaan CBP untuk wilayah DKI Jakarta, dirinya meminta agar Pemda DKI Jakarta bekerjasama dengan Perum Bulog.