Ferry Juliantono selaku Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra menyampaikan beragam kebijakan pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla dalam dua tahun yang masih jalan ditempat, jika tidak dikatakan semakin mundur. Usia pemerintahan Jokowi diketahui tepat berusia 2 tahun pada hari Kamis 20 Oktober 2016 lusa. Dari berbagai kebijakan yang mendapatkan sorotan adalah di bidang penegakan hukum.

Instansi penegak hukum, baik Kepolisian RI (Polri), Kejaksaan Agung (Kejagung), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dibawah komando Presiden Jokowi, dinilai telah dijadikan sapi perah. “Intimidasi kepada partai politik secara hukum, sejak awal pemerintahan Jokowi mengingatkan kita pada pemerintahan Orde Baru,” kata Ferry pada Selasa (18/10).

Dikatakan, pada awal pemerintahan Jokowi, dua parpol yang awalnya tidak mendukung pemerintah yakni Golkar dan PPP, diobok-obok sedemikian rupa hingga tidak berdaya dan terpaksa atau mau tidak mau harus mengikuti ‘kemauan’ pemerintah. Intimidasi parpol secara hukum saat ini diperkirakan juga akan terus berlanjut melalui Kemenkumham. Dimana PPP yang sejak awal sudah memutuskan mendukung pencalonan pasangan Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni dalam Pilkada DKI Jakarta, dimungkinkan akan diganjal.

Penyebabnya, dukungan yang diberikan PPP kepada Agus-Sylvi disebut-sebut tidak sejalan dengan keinginan Jokowi yang menginginkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saiful Hidayat. Pasangan Ahok-Djarot ini diketahui didukung PDI Perjuangan, partai yang menghantarkan Jokowi meraih puncak kekuasaan pada Pilpres 2014. “Kasus PPP, Golkar, sekarang PPP lagi, itu menjadi peristiwa intimidasi yang dilakukan kekuasaan Jokowi,” jelas Ferry.

Ferry yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Jawa Barat itu menambahkan, aparat penegak hukum dibawah pemerintahan Jokowi juga tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Yang ada, penegakan hukum justru mengikuti adagium yang familiar di mata masyarakat, ‘penegakan hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah’. “Ini kelihatan jelas, beberapa kasus besar yang seharusnya diusut tuntas malah mandek, kasus yang seharusnya ditangani serius malah diampuni. Kasus yang menimpa Ahok itu terlihat betul bagaimana intervensi Istana,” tuturnya.

Ia menyinggung bagaimana komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi dipanggil Presiden Jokowi ke Istana disaat publik mendorong penuntasan kasus reklamasi di Pantai Utara Jakarta, pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras hingga pembelian lahan di Cengkareng Jakarta Barat. “Sekarang, praktik pungli (pungutan liar;red) yang nilainya kecil malah menjadi prioritas, sementara yang besar-besar tidak ditangani, ini semua sekedar pencitraan Jokowi,” ucap Ferry Juliantono mengakhiri.