Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) optimistis penyerapan anggaran APBD Perubahan 2017 sebesar Rp62,9 triliun terserap hingga 90%.

Ahok menuturkan, dalam APBD DKI Jakarta 2016 ada sejumlah program pembangunan fisik yang dibatalkan dan tidak dianggarkan dalam APBD Perubahan. Sebab, selain dananya tidak cukup dalam APBD Perubahan, waktu pembangunan yang hanya berkisar tiga bulan juga sangat minim.

Namun, mantan Bupati Belitung Timur itu enggan memasukkan kegiatan yang dibatalkan tersebut pada APBD DKI 2017. Dia memilih menggunakan dana kompensasi lantai bangunan (KLB) dari pengembang.

"Ada tiga jalan layang yang dibatalkan, tiga waduk, dan 45 sekolah. Kami ingin gunakan kompensasi saja daripada dapat kontraktor yang enggak benar, kami ingin dapatkan yang bagus," kata Ahok usai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Rabu, 12 Oktober 2016 kemarin.

Kendati demikian, Ahok yakin penyerapan APBD Perubahan DKI 2016 mencapai 90%. Sebab, banyak pembangunan fisik yang sudah dikerjakan pada tahun ini belum dilakukan pembayaran. Terlebih, Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun lalu sudah sangat bagus, yakni sekitar Rp4 triliun.

Pengamat perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Joga menilai bila penyerapan anggaran yang tidak maksimal atau hanya di bawah 70% sejak 2012 akan kembali terulang pada penyerapan anggaran 2016. Sebab, selain belum melihat adanya kegiatan yang menggunakan anggaran, pihaknya juga belum melihat adanya intropeksi diri Gubernur Ahok untuk tidak saling menyalahkan dan memperbaiki komunikasi, khususnya dengan birokrasi dijajaranya dan warga.

"Hingga tahun ke 4 ini, saya belum melihat visi misi Jakarta Baru terwujud. Gubernur Ahok harus berintropeksi ke dalam, tidak juga harus menyalahkan kinerja bawahannya. Konflik internal akan semakin mengerucut apabila Gubernur tidak berintropeksi. Dampaknya, warga tidak mendapatkan hasil pajaknya," ujarnya.