Dinamika dalam dunia politik pada Pemilihan Gubernur DKI 2017 mulai menegang, sejumlah calon sudah terlihat mulai memperlihatkan aksinya untuk mencari perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Sejak proses pendaftaran ditutup oleh KPUD, berbagai strategi politik terus dilancarkan para kontestan untuk mencari simpati warga Jakarta dengan tujuan untuk menang dan mengendalikan politik Jakarta sebagai barometer politik nasional.

Blusukan ke warga, olahraga lari sampai cara berbicara ke berbagai media dijadikan alat para kontestan untuk memperkenalkan diri. Akan tetapi, kini berbagai serangan-serangan cerdas pun dilontarkan oleh masing-masing pasangan calon sebagai usaya untuk menjatuhkan lawan tanding dalam memperebutkan posisi nomor 1 dan 2 di DKI Jakarta. Bermacam-macam jurus mematikan itu pun mulai diperagakan masing-masing paslon, meskipun masa kampanye belum waktunya bergulir. Seperti yang terjadi pada peristiwa-peristiwa berikut ini.

Gempuran Ahok ke Sandiaga tentang Amnesti Pajak
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut pengusaha yang ikut tax amnesty adalah pengemplang pajak. Ahok menyebut, orang mengikuti program tax amnesty adalah yang tidak bisa membuktikan telah membayar pajak. Salah satunya Ahok, menyebut Sandiaga Salahudin Uno yang juga merupakan kandidat wakil gubernur DKI Jakarta. Sandi disebut pengemplang pajak karena ikut program unggulan pemerintahan Jokowi-JK.

Menurut Ahok, Sandiaga bukan merupakan orang yang tepat untuk menantangnya dalam pembuktian harta. Dia mengklaim telah melakukan hal itu sejak 1999. "Jadi seorang pejabat publik, ketika melaporkan LHKPN itu dilihat dari gaya hidup, biaya hidup, dan uang yang dia laporin, kira-kira mendekati betul tidak," kata Ahok beberapa waktu lalu.

Sebab, dirinya merupakan pejabat publik, sedangkan Sandiaga berlatar belakang pihak swasta. "Dalam hal ini Tax Amnesty Pak Sandiaga ikut. Berarti itu membuktikan, Pak Sandiaga dulu tuh ngemplang pajak, tidak bayar pajak gitu ya, he he," ujar Ahok sambil tertawa.

Sementara itu, ‎Sandiaga heran dengan tudingan Ahok yang juga Cagub DKI Jakarta itu. Apalagi perusahaan yang pernah dimiliki Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga ikut tax amnesty. "Saya tak mengerti kenapa Pak Basuki bilang begitu (pengemplang pajak). Jangankan saya, Pak Presiden Jokowi saja ikut tax amnesty," kata Sandiaga. Memang, p‎ekan lalu Presiden Jokowi mengatakan bahwa dia tidak ikut tax amnesty. Namun perusahaan yang pernah dia pimpin saat ini ikut tax amnesty.

‎Sandiaga menduga, Ahok tidak mengerti esensi program tax amnesty. Sebab, program ini bukan untuk memberikan karpet merah bagi orang yang tidak taat pajak. "Pak Basuki (Ahok) tak mengerti, tax amnesty itu untuk memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mengklarifikasi kewajiban pajaknya," kata dia. Selain itu, melalui tax amnesty, pemerintah ingin melibatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Bagi wajib pajak, tax amnesty juga berguna untuk membetulkan jika ada kewajiban yang tercecer atau belum tercatat. "Ini (tax amnesty) suatu proses yang bukan artinya mengemplang, siapa tahu ini membetulkan sesuai dengan kaidah-kaidah pajak," kata Sandi.

Calon Gubernur DKI Anies Baswedan mengakui bahwa kondisi sejumlah sungai di Jakarta sudah nampak bersih. Keberhasilan memberesi sungai-sungai di Jakarta itu merupakan program kesinambungan dari beberapa Gubernur yang menjabat di Jakarta.

Kata Anies, pada tahun 2009 Gubernur DKI kala itu adalah Fauzi Bowo yang merancang kali bersih. Selanjutnya program itu dilanjutkan Jokowi, namun kini dilanjutkan Ahok setelah Jokowi menjadi Presiden. "Sebagai contoh, sekarang sungai-sungai bersih bukan? Programnya dirancang tahun 2009 oleh Pak Fauzi Bowo, lalu dilaksanakan di akhir pemerintahan Pak Fauzi Bowo. Lalu dilanjutkan bapak Jokowi. Lalu 2 tahun terakhir ini diteruskan oleh Pak Basuki," ungkap Anies, Jumat lalu (30/9).

Menanggapi serangan itu, Ahok hanya tertawa kecil dan menyarankan untuk mencari situs pencarian google maka akan mengetahui siapa yang melakukan pembersihan sungai di Jakarta. "Orang iseng kirim ke saya 'Sungai di Jakarta bersih karena Foke' langsung ditulis 'Did you mean sungai bersih karena Ahok'. Itu google gitu loh," kata Ahok, kemarin.

Lebih lanjut, Ahok justru kembali mengkritik Anies soal program Jakarta Emergency Dredging Initiative (Jedi). Ahok mengatakan Jedi dan pembenahan sungai sebenarnya tidak memiliki hubungan. Pembersihan sungai ibukota merupakan program tersendiri di Jakarta. "Jadi maklumlah, Pak Anies namanya calon Gubernur kan dia bukan petahana kan, mungkin dia enggak tahu data, jadi mungkin tim suksesnya cari data juga salah. Saya sarankan cari di google deh," tandas dia.

‎Ketua DPD Partai Gerindra M Taufik‎ menilai, Ahok blunder dengan pernyataan soal serangan tax amnesty ke Sandi. Sebab, tax amnesty ini adalah program unggulan pemerintahan Jokowi-JK dan mendapat respons positif baik di pasar maupun di publik. "Pernyataan Ahok menyebut Sandi ikut tax amnesty membuktikan dia pengemplang pajak, itu sebenarnya adalah penghinaan. Bukan kepada Sandi, melainkan terhadap pemerintah, terhadap programnya Jokowi,"‎ ungkap Taufik saat berbincang-bincang.

Berarti, lanjut anak buah Prabowo, Ahok juga secara langsung menuduh seluruh pihak yang ikut tax amnesty sebagai pengemplang ‎pajak. Termasuk seluruh pejabat yang ikut program pengampunan pajak ini. Menurut Taufik, pernyataan Ahok dapat masuk dalam kategori suatu sikap perlawanan terhadap kebijakan pemerintah. Juga terhadap masyarakat yang mau berpartisipasi dengan program ini. "Ahok meragukan program pemerintah berarti. ‎Mestinya, semua tersinggung. Kapolri ikut tersingung dong kan ikut tax amnesty," sambungnya.

Sebenarnya, lanjut Taufik, pernyataan Ahok itu adalah sikap kepanikan terhadap tantangan Sandiaga Uno yang mengajak pembuktian terbalik hartanya di akuntan publik yang kredibel dan independen. Akhirnya, Ahok panik dan menuding sembarangan serta melakukan blunder. Menurut, pemerintah harus bertindak dan menegur Ahok. ‎Pasalnya, pemerintah lewat berbagai stakeholder terkait sudah susah payah mengupayakan dan menyosialisasikan program ini. "Ini kan bahaya, besok-besok nggak ada yang mau ikut ini karena dianggap pengemplang pajak. Sudah semestinya Pemerintah menegur Ahok," tegasnya.

Terjangan antar calon adalah hal yang wajar
Pengamat Politik Kedai Kopi Hendri Satrio menilai serangan-serangan yang dilontarkan masing-masing paslon untuk mencari simpati publik itu sah-sah saja. Apalagi, Pilkada DKI Jakarta yang merupakan barometer Pilkada nasional. "Di Jakarta, soal serangan-serangan itu sah-sah saja. Sepanjang serangan itu adalah mencerdaskan," ungkap Hendri saat di daerah Menteng, Jakarta, kemarin.

Hendri memastikan pernyataan Ahok yang menyebut pengemplang pajak saat Sandi mendaftarkan tax amnesty adalah suatu hal yang wajar. Namun, kata dia, jika pernyataan atau konten serangan itu tidak ada isinya yang tidak sesuai fakta dan berupa gosip maka akan menjadi suatu masalah. "Konstalasi politik itu biasa-biasa saja. Dan ini sudah sering terjadi apalagi di Jakarta. Ini makin menarik perseteruan Pilkada disaat Prabowo dan SBY belum mengumumkan penantang Ahok. Tapi kini justru banyak kejutan-kejutan yang terjadi," tegasnya.